Network
PR DEPOK – Politisi PKS Mardani Ali Sera memberikan respons terkait Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang kemungkinan diundur ke tahun 2027.
Dalam responsnya, Mardani Ali menyinggung soal kesepakatan yang telah dilakukan antara KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan Kemendagri.
Respons Mardani Ali soal kemungkinan Pemilu diundur ke 2027 itu disampaikan lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
Baca Juga: Kapan Gelombang 19 Kartu Prakerja Dimulai? Berikut ini Bocoran Estimasi Jadwalnya
"Kesepakatan terakhir antara KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR, dan Kemendagri, Februari 2024 dilaksanakan Pileg dan Pilpres serentak serta November 2024 dilaksanakan Pilkada serentak," ucap Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lebih lanjut, Mardani Ali menegaskan akan banyak kerugian yang ditimbulkan apabila pelaksanaan Pemilu diundur ke tahun 2027.
Adapun kerugian yang dimaksud Mardani Ali di antaranya hak rakyat diambil dan hal ini amat tidak demokratis.
"Jelas banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil & ini amat tidak demokratis," tuturnya menjelaskan.
Baca Juga: Tak Sabar Sambut Calon Cucu, Makan Malam Keluarga Anang Hermansyah Bahas Soal Kehamilan Aurel
Pria yang juga anggota DPR RI ini kemudian menyebut potensi adanya perpanjangan masa jabatan baik di eksekutif dan yudikatif yang melanggar UUD.
“Preseden yang tidak baik bagi demokrasi kita karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat,” ucapnya lagi.
Oleh sebab itu, Mardani Ali mengajak masyarakat untuk menolak perpanjangan masa presiden atau perpanjangan lain yang kecuali ada payung hukumnya.
“Karena itu, apapun tanpa ada dasar yg kuat kita tolak perpanjangan masa presiden/perpanjangan yg lain kecuali memang ada payung hukumnya,” ujar dia menegaskan.
Baca Juga: Kapan Kartu Prakerja Gelombang 19 Dibuka? Simak Bocoran Estimasi Jadwalnya Berikut ini
Di akhir cuitannya, pria berusia 53 tahun ini menuturkan bahwa PKS akan tetap istiqomah menjaga sirkulasi kepemimpinan per lima tahun sehingga masa jabatan presiden cukup dua kali saja.
"PKS akan istiqomah utk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan presiden,” kata Mardani Ali mengakhiri cuitannya.***
