Network
PR DEPOK – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan bahwa pada 2022 Indonesia akan memasuki fase pemulihan ekonomi.
Namun, ia menuturkan, pada tahun 2022 juga akan muncul berbagai risiko baru seperti kenaikan suku bunga, kondisi dinamika geopolitik, harga komoditas di pasar global, dan tekanan inflasi.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menginginkan beberapa risiko tersebut mesti dikelola dengan baik agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Belum Lahir, Anak Lesti Kejora-Rizky Billar Sudah Banyak Dapat Hadiah: Alhamdulilah Baby 'L'...
“Pemulihan ekonomi 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing (penyesuaian) ekonomi RRC, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik," kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 30 November 2021.
Kendati demikian, Menkeu menuturkan bahwa pada 2022 pemulihan ekonomi global maupun domestik belum merata dan tak pasti.
Salah satu alasan utamanya yakni karena dinamika pandemi Covid-19 yang bahkan kini dibayang-bayangi dengan adanya virus varian baru B.1.1529 atau Omicron.
Baca Juga: Awkarin Dilamar Gangga Kusuma di Ulang Tahun ke-24 Lewat Lirik 'Kisah Romantis' Gleen Fredly
Menkeu berharap penanganan penyebaran varian Virus Delta yang terbukti efektif beberapa waktu lalu bisa menjadi bekal untuk Indonesia menangkal adanya varian-varian baru virus corona.
Tentu hal itu, menurutnya harus dibarengi dengan percepatan vaksinasi Covid-19 agar terciptanya herd imunity sehingga nantinya kegiatan ekonomi bisa berjalan kembali.
“Keberhasilan pemerintah Indonesia kendalikan varian Delta dan terpeliharanya kewaspadaan, disiplin protokol kesehatan diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman baru varian baru Omicron," kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca Juga: Larissa Chou Beri Pesan Penyemangat untuk Istri Ameer Azzikra: Mungkin Kita Tak Kenal Dekat, tapi...
Perihal APBN 2022, Menkeu menerangkan bahwa pemerintah dalam hal instrumen fiskalnya masih bersifat ekspansif dan mengakomodir kebijakan kontrasiklus (counter-cyclical).
Namun pada praktiknya, lanjutnya, tetap memperhatikan risiko, mengedepankan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Target pemerintah dalam defisit APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp868 triliun. Defisit itu menurun dari outlook 2021 yang sebesar 5,2 sampai 5,4 persen PDB.
Baca Juga: Dokter Ungkap Gejala Ringan yang Timbul dari Penderita yang Terjangkit Virus Covid-19 Varian Omicron
Hal tersebut berdasarkan pagu pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebanyak Rp2.714,2 triliun.
Maka pemerintah dalam hal ini Menkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2022, dibanding outlook pada 2021 yang sebesar 3,5 hingga 4 persen.***
