Network
PR DEPOK - Menko Marves Luhut Pandjaitan menanggapi soal perdebatan diskresi karantina terhadap pejabat negara dan rakyat biasa.
Kini menjadi ramai diperbedatkan, Luhut meminta agar tidak ada pihak yang mengadu "domba" mengenai diskresi karantina pejabat negara dan rakyat biasa.
"Apa pun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya. Itu diberikan berlaku universal. Bukan hanya di Indonesia," kata Luhut dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Selamat! Lesti Kejora Melahirkan Anak Pertama dengan Rizky Billar lewat Operasi Sesar
"Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan diadu-adu antara pejabat pemerintah dengan rakyat biasa," tuturnya lagi.
Di kesempatan konfrensi pers, Luhut menyindir seorang mantan pejabat negara yang mempertanyakan soal perlakuan berbeda kebijakan karantina terhadap pejabat dan rakyat biasa.
Pria berusia 74 tahun ini berpendapat bahwa tidak arif apabila terdapat mantan pejabat negara yang mempertanyakan perlakuan berbeda soal karantina.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos KKS BPNT 2021 Online Lewat HP untuk Dapatkan Top Up Kartu Sembako Rp900 Ribu
"Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini," ucapnya tegas.
Kemudian Luhut juga meminta kepada media agar tak memberikan informasi yang kontradiktif di tengah kondisi yang terjadi saat ini.
"Catat saja, ambil saja berita yang resmi disampaikan pemerintah," pungkas Luhut dalam pernyataannya.
Sebelumnya, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti mempertanyakan soal adanya perbedaan kebijakan mengenai karantina terhadap pejabat negara dan masyarakat.
Susi menyoroti keistimewaan yang didapat pejabat negara karena diperbolehkan karantina di rumah seusai melakukan perjalanan dari luar negeri.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat & orang penting boleh karantina di rumah sendiri??Kenapa masyarakat tidak boleh?" katanya dikutip dari Twitter @susipudjiastuti.
Menurut Susi, virus yang saat ini sama. Namun mengapa kebijakan soal karantina berbeda bagi para pejabat negara dan masyarakat biasa.
"Masyarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak," ujar Susi lagi.***
