Network
PR DEPOK - Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah telah melarang para pejabat negara untuk berpergian ke luar negeri dalam 3 pekan kedepan.
Larangan berangkat ke luar negeri bagi pejabat, disampaikan Luhut dalam rapat evaluasi PPKM pada Minggu 16 Januari.
Menurut Luhut, langkah pemerintah melarang para pejabatnya pergi ke luar negeri adalah langkah antisipatif untuk menghadapi varian Omicron.
Baca Juga: Seorang Wanita Hidup dengan Gunting Bedah dalam Perutnya Selama 20 Tahun Akibat Kelalaian Dokter
Varian Omicron diperkirakan akan mencapai puncak di Indonesia pada Februari-Maret. Karena itu, langkah tegas larangan ke luar negeri diharapkan bisa membuat sitasi lebih terkendali.
Dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari kantor berita Antara, Luhut menjelaskan, para pejabat memang dilarang pergi ke luar negeri dalam beberapa pekan ini.
Namun, jika ada keadaan mendesak, maka pejabat tersebut akan diberikan izin darurat dari pemerintah.
Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 23, Kunjungi Laman prakerja.go.id
"Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini," ujar pria yang menjabat sebagai menko Marvest itu.
Kendati dilarang pergi ke luar negeri, Luhut mengisyaratkan bahwa para pejabat di kementerian atau lembaga pemerintah masih boleh melakukan pertemuan untuk pekerjaan.
Ia mengaku tidak bisa melarang para pejabat dan aparat lain untuk bertemu tatap muka karena memang kebutuhan tiap lembaga berbeda satu dengan yang lain.
"Tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," katanya.
Meskipun demikian, Luhut masih berharap pertemuan langsung bisa digantikan dengan virtual sebisa mungkin.
Ia pun menyerahkan kebijakan tiap lembaga kepada pimpinan lembaga masing-masing.
Baca Juga: Ketahuan Berpura-pura Melakukan Vaksinasi pada Aktivis Anti-Vaksin, Perawat di Italia Ini Ditangkap
Pengetatan aturan jelang puncak Omicon yang diperkirakan datang di pertengahan Februari membuat pemerintah mengambil langkah tegas.
Pemerintah sebelumnya juga mengisyaratkan masyarakat waspada dan selalu siap jika kasus kembali naik.
Perkantoran dan Lembaga Pemerintah diminta sebisa mungkin membatasi pertemuan tatap muka dan mengedepankan WFH demi cegah Omicron.***
