Network
PR DEPOK - Penghargaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang diberikan kepada istrinya, Ardina Safitri, terus menuai polemik.
Tidak sedikit kalangan yang menyebut penghargaan Firli Bahuri kepada istrinya yang sudah menciptakan lagu mars dan himne KPK, tidak etis dan melanggar kode etik.
Mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang, ada Peraturan Komisi (Perkom) Pemberantasan Korupsi tentang larangan benturan kepentingan yang secara strict melarang preferensi keluarga dalam mengambil kebijakan atau keputusan.
Baca Juga: Pendaftaran DTKS DKI 2022 Ditutup Hari Ini, Segera Akses Laman Ini untuk Daftar Secara Online
“Klau aturan disimpangi, tdk ada yg jtuhkan sanksi mk jdnya tirani, ngra hkm ambruk, kspktan kita dkhianati, mbhayakan khidpan bersama!,” kata Rasamala Aritonang sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @RasamalaArt, Minggu 20 Februari 2022.
Dalam tweetnya, Rasamala juga mengunggah foto tentang Perkom KPK yang mengatur larangan benturan kepentingan.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Online 2022 Lewat HP Pakai KTP agar Dapat PKH, BPNT, hingga KIP Kuliah
Seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari JDIH, disebutkan pada bagian kedua tentang larangan pasal 5 ayat 2 huruf d disebutkan, setiap insan KPK dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan benturan kepentingan apabila memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan atau keputusan.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, lagu mars dan himne KPK diharapkan menjadi inspirasi dalam bekerja memberantas korupsi.
"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia," kata Firli seperti dikutip dari Antara.
Firli menyebut, mars dan himne KPK akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut Firli, mars dan himne KPK mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia jaya dan Indonesia bebas korupsi.
"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apa pun, sesederhana apa pun demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi," kata Ardina.***
