Network
PR DEPOK - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio meminta Wakil Presiden Ma’ruf Amin menunjukkan komitmennya dalam menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurut Hendri, Ma’ruf Amin bisa mengambil panggung yang kosong soal isu penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Hendri melalui akun Twitter pribadinya @satriohendri.
Mestinya Pak Wapres Kyai Ma'ruf bisa ambil panggung politik yang kosong pada isu penundaan Pemilu. Beliau bisa tampil dan mengatakan lantang, "Saya menolak penundaan dan Pemilu tetap 14 Februari 2024"
Waaa efeknya bakal gede #Hensat— Hendri Satrio (@satriohendri) March 5, 2022
“Mestinya Pak Wapres Kyai Ma'ruf bisa ambil panggung politik yang kosong pada isu penundaan Pemilu,” ujarnya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Dia juga mencontohkan Ma’ruf Amin bisa menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024.
“Beliau bisa tampil dan mengatakan lantang, ‘Saya menolak penundaan dan Pemilu tetap 14 Februari 2024’,” katanya.
Baca Juga: Cek Penerima Bansos BPNT Kartu Sembako Rp600 Ribu di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya
Dia menilai penolakan dari Ma’ruf Amin nantinya bisa memberi dampak yang besar.
“Waaa efeknya bakal gede #Hensat,” tuturnya.
Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 pertama kali dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Baca Juga: Banyak yang Mendukung Jika Fuji dan Thariq Halilintar Menikah, Haji Faisal: Saya Jawabnya Tentu Amin
Menurut Cak Imin, usulan penundaan Pemilu 2024 itu didasarkan pada masa pemulihan ekonomi, yang menurut prediksi akan terjadi dalam kurun waktu dua tahun mendatang atau pada 2024.
"Saya menerima para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan analis ekonomi dari berbagai perbankan banyak masukan penting; intinya (soal) prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu (Serentak) 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," ujar Cak Imin di Jakarta dikutip dari Antara.
Usulan tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.***
