Network
PR DEPOK – Pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menjadi korban pengeroyokan oleh massa unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Senin, 11 April 2022 kemarin.
Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI kemudian memberikan reaksi atas pengeroyokan yang terjadi pada Ade Armando.
ILUNI UI mengecam aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando dan menginginkan agar polisi mengusut kasus ini.
Baca Juga: Bagaimana Cara Cek Status Nama Aktif BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat BSU 2022? Berikut Penjelasannya
Hal ini disampaikan Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian dalam siaran persnya.
“ILUNI UI mengecam segala bentuk kekerasan yang muncul setelah aksi mahasiswa oleh massa tidak dikenal pada 11 April serta menyampaikan rasa prihatin atas kejadian yang menimpa salah seorang dosen yang juga alumni UI Ade Armando,” kata Andre dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News pada Selasa, 12 April 2022.
Menurut Andre, seharusnya kebebasan dalam berekspresi termasuk menyampaikan pendapat harus diimplementasikan dengan cara yang benar.
Baca Juga: Malaysia Ingin Klaim Reog Ponorogo, Sandiaga Uno akan Perjuangkan Jadi Kearifan Lokal Asli Indonesia
ILUNI UI mengungkapkan bahwa pihaknya mengharamkan tindak kekerasan termasuk pengeroyokan dari pihak manapun.
Apalagi Ade Armando sendiri hadir dalam aksi unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan akan perjuangan mahasiswa dengan cara yang santun.
“Kedatangan beliau (Ade Armando) adalah bentuk ekspresi berpendapat yang seharusnya dilindungi Undang-Undang, apalagi dengan cara yang damai,” kata Andre.
Baca Juga: PKH dan BPNT Sembako 2022 Tahap 2 Cair Kapan? Segera Login cekbansos.kemensos.go.id
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengecam tindak kekerasan dan pengeroyokan yang terjadi kepada Ade Armando.
Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya menolak segala bentuk aksi kekerasan.
“Jadi, apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya, termasuk kekerasan terhadap Ade Armando yang tidak semestinya terjadi jika semua bisa menahan diri. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadhan yang harus kita hormati,” kata Ridwan Kamil dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Inilah Catatan Mentereng Riko Simanjuntak Selama Berkostum Persija
Ridwan Kamil menilai bahwa demokrasi kesepakatan harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik.
“Demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Sehingga, jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik apapun wacananya, termasuk wacana terkait perpanjangan jabatan presiden jadi tiga periode, yang tentunya berbeda dengan kesepakatan hanya dua periode seperti tertulis di UUD 45,” tuturnya.***
