Network
"Sebetulnya dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi," tuturnya.
Pihak BIN juga mengklaim sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, karena ini menjadi kedaulatan negara Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Selamatkan Ilmuwan dari Incaran Pasukan Cyborg
Wawan juga mendorong perlu adanya payung hukum untuk menangkal adanya kejahatan siber yang mengincar data pribadi masyarakat akhir-akhir ini.
Soal pentingnya payung hukum, BIN mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang.
Senada dengan BIN, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartanto mengungkapkan, bahwa tidak ada surat ataupun dokumen penting Presiden Jokowi yang bocor.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 11 September 2022: Kasus Corona Baru Hari Ini Tambah 1.939
“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” tutur Heru di Jakarta pada Sabtu, 10 September 2022.
Heru memastikan penyebaran informasi surat berlabel rahasia dari BIN dan surat lainnya milik Presiden Jokowi yang diklaim bocor oleh Bjorka, adalah informasi bohong atau hoaks.
Sebelumnya, diketahui hacker Bjorka mengklaim telah meretas surat-surat penting Presiden Jokowi setelah salah satu pengguna Twitter mengunggah “DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence”.
