Network
PR DEPOK - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Peraturan hukum yang telah menjadi Undang-undang (UU) tersebut mendapatkan banyak penolakan dari hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh dan mahasiswa.
Penolakan tersebut menghasilkan aksi unjuk rasa yang digelar mulai dari Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Fasilitasnya Rusak Imbas Aksi Demonstrasi, Layanan Transjakarta Lakukan Penyesuaian
Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Palembang, dan Surabaya.
Selain itu, aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Sukabumi, Depok, dan Malang.
Sejumlah kalangan juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Hilang Kendali Saat Bersepeda, Bocah 12 Tahun Tewas Usai Terjatuh dan Tertabrak Truk yang Melintas
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan mengatakan, jalan yang paling tepat untuk menolak konstitusi adalah melalui proses uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, sidang judicial review UU Cipta Kerja dilakukan MK secara terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau langsung jalannya persidangan.
"Saya kira mereka akan melakukannya secara terbuka," kata Kacung seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Baca Juga: SMKS Dirgantara di Leo Wattimena Morotai Jadi Sekolah Penerbangan Pertama di Indonesia Timur
Lebih jauh, ia mengungkapkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan bersikap adil dalam setiap keputusannya.
Hal ini lantaran isu UU Cipta Kerja sangat sensitif dan menjadi perhatian masyarakat luas.
"Jadi apapun nanti saya kira lebih bagus percayakan saja kepada MK," tuturnya.***
