Network
PR DEPOK – Isu penerapan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) turut ditanggapi oleh organisasi islam Muhammadiyah.
Disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, undang-undang yang mengatur larangan minuman beralkohol itu bukan merupakan islamisasi.
Hal ini lantaran menurutnya di negara barat juga terdapat aturan ketat yang mengatur minuman keras.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Senin, 16 November 2020: Libra Disarankan untuk Menerima Kesalahan dan Meminta Maaf
"Undang-undang minuman beralkohol bukan merupakan usaha Islamisasi. Banyak negara Barat yang mengatur sangat ketat konsumsi dan distribusi minuman beralkohol,” ujar Mu’ti melalui media sosial pada Senin, 16 November 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Dalam keterangannya, Mu’ti juga menuturkan bahwa undang-undang minuman beralkohol sangat penting dan mendesak di Indonesia.
Ia menilai bahwa konsumsi alkohol dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, kejahatan, moralitas, dan keamanan.
Baca Juga: Sesalkan Kerumunan yang Terjadi dalam Beberapa Hari, Satgas: Nanti Dimintai Tanggung Jawab Allah SWT
Lebih lanjut, Sektum Muhammadiyah ini menyinggung perihal banyaknya tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas yang fatal, dan berbagai penyakit yang awalnya dari konsumsi alkohol yang berlebihan.
Oleh karena itu, Mu’ti memaparkan empat hal yang setidaknya harus diatur dalam RUU Minol yang tengah dibahas oleh Baleg DPR ini.
Keempat hal tersebut adalah ketentuan kadar alkohol maksimal dalam minuman yang diperbolehkan, kriteria batas usia minmal yang boleh mengkonsumsi miras, tempat konsumsi yang legal, serta tata niaga atau distribusi yang terbatas.
Baca Juga: Tanggapi Polemik RUU Minol, Muhammadiyah: Bukan Usaha Islamisasi
Senada dengan dukungan yang diberikan Muhammadiyah, Wasekjen MUI, KH Rofiqul Umam Ahmad, mendesak agar regulasi minuman beralkohol harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.
Rofiq mengatakan bahwa minuman beralkohol merupakan pemicu dari kejahatan.
"Orang kalau sudah minum-minuman keras kemudian dia mabuk, bisa melakukan apa saja yang merusak dirinya, mengancam jiwa orang lain, termasuk melakukan kejahatan," ujarnya.
Baca Juga: Tak Segencar Sebelumnya dalam Tindak Tegas Kerumunan, Pemerintah Dinilai Telah Abai Tangani Covid-19
Tak hanya itu, Rofiq juga menilai RUU Minol tidak hanya akan menguntungkan islam, karena nantinya ada pengecualian penyesuaian untuk setiap agama dan kepercayaan.
Menurutnya, inti dari RUU Minol itu adalah mengawasi peredaran minol agar tidak merugikan banyak orang.
Rofiq pun menuturkan, pihak MUI telah membahas dan merancang materi yang mendalam terkait minuman beralkohol sejak 2017 lalu.
Baca Juga: Update Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Senin, 16 November 2020
Oleh karena itu, MUI mengaku siap memberikan masukan dalam penyusunan RUU Minol ini.***
