PR DEPOK - Pemerintah mengumumkan serangkaian kebijakan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merespons dampak kemarau panjang akibat fenomena alam El Nino. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis.
"Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan (bagi masyarakat terdampak) dengan penebalan bansos," kata Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.
Selain itu, paket kebijakan APBN ini juga bertujuan untuk mengatasi konsekuensi dari gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi China.
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tingginya suku bunga di negara maju dan merosotnya prospek ekonomi global memberikan dampak signifikan dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Bakso di Sleman Paling Laris dan Selalu Diserbu Antrian Pelanggan
Pemerintah telah merumuskan tiga paket kebijakan sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang sulit. Paket pertama melibatkan peningkatan dalam program bantuan sosial (bansos) melalui tambahan alokasi beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kebijakan ini dirancang untuk mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan tingkat inflasi.
Dalam rangka ini, tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat dengan jumlah 10 kg setiap bulannya selama bulan Desember. Total anggaran yang dibutuhkan untuk ini mencapai Rp2,67 triliun.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp7,52 triliun.
Baca Juga: Daftar Rekomendasi Bakso di Kulon Progo Paling Nikmat dan Tak Pernah Mengecewakan
Selanjutnya, paket kebijakan kedua difokuskan pada optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Keuangan menargetkan penyaluran KUR pada tahun ini mencapai Rp297 triliun.
Sementara paket kebijakan ketiga dirancang untuk memperkuat sektor perumahan dengan dua tujuan utama, yakni meningkatkan aktivitas konstruksi perumahan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh rumah.
Dalam rangka ini, lemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Selain itu, Pemerintah juga menambah target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.
Baca Juga: Link Streaming Borneo FC vs Dewa United, Adu Kekuatan Bidik Kemenangan
"Berbagai langkah-langkah (kebijakan) ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global" ucap Sri Mulyani.***