Network
PR DEPOK - Kasus ekspor benih lobster yang tengah didalami oleh KPK direspon oleh Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Muh Arifuddin.
Menurut Muh Arifuddin, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu lebih memperhatikan warga rentan di kawasan pesisir.
Arif menyatakan hal tersebut dalam siaran pers di Jakarta pada Jumat, 27 November 2020.
Baca Juga: Banyak Masyarakat Mulai Ubah Gaya Hidup, Survei: Indonesia Paling Percaya Diri Hadapi Penuaan
Arif meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.
"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudi daya yang terdampak krisis, jangan terjebak program pencitraan yang tidak perlu," kata Arif seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Arif juga mengutarakan harapannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan sosok yang bersih untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Cita-cita Prabowo Subianto Jadi Presiden Tamat, Refly Harun: Rasanya Enggak Juga
"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," ujar Arif.
Arif juga meminta langkah KPK dalam melakukan bersih-bersih di KKP didukung tidak hanya saat ini, namun juga dalam rangka menata ulang format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif.
