Network
PR DEPOK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara menyatakan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara kian membaik.
OJK menyebut perkembangan tersebut menyusul adanya perbaikan sistem keuangan di daerah itu.
Kepala Kantor OJK Regional Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Darwisman mengungkapkan bahwa OJK sangat mengapresiasi atas capaian Pemprov Maluku Utara.
Baca Juga: Bank Dunia Sebut Akses Listrik Naik, Kementerian ESDM: Investasi di Indonesia Kian Meningkat
Berdasarkan data publikasi melalui laman jaringan pencegahan korupsijaga.id, tercatat bahwa capaian MCP Maluku Utara sebesar 71,57 persen atau berada pada peringkat ke 33 dari 543 pemerintah daerah.
"Dengan adanya program-program yang terus kita galakan ini, capaian-capaian dapat terus meningkat ke depannya," kata Darwisman pada Sabtu, 14 November 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Diketahui, OJK melakukan penandatanganan nota kesepahaman di bidang keperdataan dan tata usaha negara oleh pucuk pimpinan PT Bank Maluku Malut dengan Pemprov Maluku Utara, dan Bank Maluku Malut dengan Kejaksaan Tinggi.
Baca Juga: Lebih dari 10 Karyawan Terpapar Covid-19, PLTU Cirebon Tegaskan Kegiatan Operasional Terus Berlanjut
Tidak hanya itu, dilakukan penyerahan sertifikat tanah pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara daring.
Penyerahan tersebut dilakukan dari kepala Kanwil BPN kepada Gubernur Maluku Utara, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN, dan kepala daerah yakni Wali Kota Ternate, Pejabat Wali Kota Tikep, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Pulau Morotai, Pejabat Bupati Halmahera Timur, dan Pejabat Bupati Halmahera Utara.
