PR DEPOK – Menurut laporan PBB, hampir 400 warga sipil tewas dalam serangan di Afghanistan sejak pengambilalihan oleh Taliban Agustus lalu.
PBB juga menyebut bahwa lebih dari 80 persen dari mereka diserang oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.
Laporan PBB itu juga menggarisbawahi skala pemberontakan yang dihadapi oleh penguasa baru Afghanistan tersebut.
Ini adalah laporan hak asasi manusia besar pertama sejak Taliban merebut kekuasaan dari bekas pemerintah yang didukung AS pada Agustus.
Baca Juga: Korea Utara Diduga Luncurkan Rudal Balistik Terselubung, Dewan Keamanan PBB Adakan Pertemuan Darurat
Pemerintahan Taliban memicu kekhawatiran di Barat tentang kemunduran yang lebih luas atas hak-hak perempuan, jurnalis, dan lainnya.
Laporan tersebut mencakup periode dari Agustus 2021 hingga akhir Februari dan mengatakan bahwa 397 warga sipil tewas sebagian besar dalam serangkaian serangan oleh kelompok Negara Islam Khorasan (ISIS-K).
PBB menyebut bahwa lebih dari 50 orang yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok militan ekstrim telah tewas dalam periode yang sama.
Beberapa dari mereka disiksa dan dipenggal kepalanya serta dibuang di pinggir jalan.
"Situasi hak asasi manusia bagi banyak warga Afghanistan sangat memprihatinkan," kata Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Reuters.
ISIS-K, yang pertama kali muncul di Afghanistan timur pada akhir 2014, diperkirakan menyebar setelah pengambilalihan Taliban.
Baca Juga: Cara Daftar DTKS Online 2022 Lewat HP di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Mereka disalahkan atas beberapa serangan bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir, termasuk satu di bandara Kabul Agustus lalu.
Dalam pidato yang sama, Bachelet mengatakan bahwa penguasa Taliban telah membatasi hak dan kebebasan perempuan.
Dia menyerukan agar perempuan diizinkan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos 2022 di cekbansos.kemensos.go.id, untuk Dapat PKH hingga Kartu Sembako BPNT
Bachelet juga merujuk pada sejumlah kasus penghilangan paksa yang mengganggu para aktivis dan pengunjuk rasa dan menyatakan keprihatinannya tentang pembatasan kebebasan berekspresi.
"Saya tetap prihatin dengan erosi progresif ruang sipil," katanya.
Di bawah pemerintahan mereka sebelumnya dari 1996 hingga 2001, Taliban melarang wanita dan anak perempuan mengenyam pendidikan. Mereka mengatakan kini telah berubah.
Dewan Hak yang berbasis di Jenewa akan menunjuk seorang pelapor khusus di Afghanistan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Taliban dan lainnya pada akhir sesi selama sebulan saat ini.***