PR DEPOK – Pemerintahan Joe Biden memberlakukan larangan perjalanan pada pejabat China yang dituduh menindas Muslim Uighur, serta etnis dan agama minoritas lainnya.
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka melarang para pejabat China itu bepergian ke AS karena keterlibatan mereka dalam apa yang disebut sebagai tindakan represif dan keras terhadap kebebasan berbicara dan beragama.
AS tidak mengidentifikasi pejabat mana yang akan dikenai larangan yang diperluas, atau mengatakan berapa banyak yang akan terpengaruh.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi tersebut diterapkan kepada pejabat China yang diyakini bertanggung jawab, seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Pejabat yang dikenai sanksi juga dicurigai terlibat dalam kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penyelenggara buruh, penyelenggara masyarakat sipil, dan pemrotes damai di Tiongkok dan sekitarnya.
Langkah itu menambah pembatasan visa yang awalnya diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump atas perlakuan China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.
Selain itu juga penindasan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong dan pendukung kebebasan di Tibet.
Baca Juga: Fadli Zon: Selain Pawang Hujan, Kita Juga Butuh Pawang Utang
PBB mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur telah ditahan di apa yang disebut pusat kontra-ekstremisme di Xinjiang.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan perlakuan China terhadap orang-orang Uighur sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Beijing telah menolak tuduhan ini dan mengatakan kebijakannya terhadap Uighur, serta minoritas lainnya, diperlukan untuk menangkis ekstremisme.
Sanksi Departemen Luar Negeri datang hanya beberapa hari setelah Biden berbicara dengan Presiden China Xi Jinping di tengah meningkatnya ketegangan AS-China atas perang di Ukraina.
AS telah menyuarakan kekhawatiran bahwa China mungkin membantu Rusia dalam serangannya yang semakin brutal di Ukraina, dan Biden memperingatkan Xi tentang implikasi dan konsekuensi dari dukungan tersebut.
Sementara itu, Xi Jinping menekankan perlunya mencapai kesepakatan yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
Baca Juga: Perang Hari ke-27: Rusia Ancam AS, Ukraina Tak akan Tunduk Pada Tuntutan Moskow
Ia juga memberi tahu Biden bahwa hubungan AS-China dapat terpengaruh secara negatif jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan benar.
Taiwan telah menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Beijing, yang mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya.
AS, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, adalah pendukung internasional dan pemasok senjata terpentingnya.***