PR DEPOK – Australia, Inggris dan Amerika Serikat, dalam sebuah kelompok yang dikenal sebagai AUKUS, telah sepakat untuk bekerja sama dalam persenjataan hipersonik dan kemampuan peperangan elektronik.
Dalam hal yang diungkapkan oleh tiga pejabat negara tersebut, perkembangan itu mengikuti pembentukan aliansi pertahanan AUKUS antara ketiga negara pada September tahun lalu.
Dalam perjanjian itu, mereka mendorong Australia untuk membatalkan kontrak kapal selam Prancis konvensional demi program kapal selam nuklir yang didukung oleh AS dan Inggris.
Tindakan itu merusak hubungan Australia dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Baca Juga: 4 Arti Kode Error di Internet dan Cara Mengatasinya dengan Mudah, Tinggal Lakukan Hal Ini
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin AUKUS yang terdriri atas Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden AS Joe Biden dan PM Australia Scott Morrison mengatakan mereka senang dengan kemajuan program untuk kapal selam bertenaga nuklir.
Kapal itu dipersenjatai secara konvensional untuk Australia, dan sekutu akan bekerja sama di bidang lain juga.
“Kami berkomitmen hari ini untuk memulai kerja sama trilateral baru pada hipersonik dan kontra-hipersonik, dan kemampuan peperangan elektronik, serta untuk memperluas berbagi informasi dan memperdalam kerja sama dalam inovasi pertahanan,” ujar tiga negara, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
“Inisiatif-inisiatif ini akan menambah upaya kami yang ada untuk memperdalam kerja sama dalam kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kemampuan bawah laut tambahan.
Baca Juga: Diduga Beli Video Dea OnlyFans, Komedian Marshel Widianto Beri Pengakuan dan Minta Maaf
“Seiring kemajuan pekerjaan kami dalam hal ini dan kemampuan pertahanan dan keamanan penting lainnya, kami akan mencari peluang untuk melibatkan sekutu dan mitra dekat,” tandasnya.
AS dan Australia telah memiliki program senjata hipersonik yang disebut SCIFiRE.
Sedangkan pejabat Inggris mengatakan bahwa meskipun Inggris tidak akan bergabung dengan program itu pada saat ini, ketiga negara akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan di wilayah tersebut untuk meningkatkan pilihan mereka.
Pemerintahan Biden berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan rudal hipersonik, yang bergerak dengan kecepatan lima kali kecepatan suara karena invasi Rusia ke Ukraina pada Februari telah meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan Eropa.
“Mengingat invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum ke Ukraina, kami menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap sistem internasional yang menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penyelesaian sengketa secara damai yang bebas dari paksaan,” kata para pemimpin.
Mereka menegaskan kembali komitmen tiga negara terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Ketika ditanya tentang perjanjian tersebut, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun memperingatkan terhadap tindakan yang dapat memicu krisis seperti konflik Ukraina di bagian lain dunia.
"Siapa pun yang tidak ingin melihat krisis Ukraina harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat membawa bagian lain dunia ke dalam krisis seperti ini," kata Zhang kepada wartawan.
Baca Juga: Komedian Inisial M Akan Diperiksa Terkait Kasus Dea Onlyfans Besok, Benarkah Marshel Widianto?
Meskipun rudal balistik terbang tinggi ke luar angkasa dalam bentuk busur untuk mencapai target mereka, senjata hipersonik terbang pada lintasan rendah di atmosfer, berpotensi mencapai target lebih cepat.
Yang terpenting, rudal hipersonik dapat bermanuver dan membuatnya lebih sulit untuk dilacak dan dipertahankan.
Rusia dipandang sebagai negara paling maju di bidang ini, sementara China juga secara agresif mengembangkan teknologinya, menurut US Congressional Research Service (CRS).
Baca Juga: Ingin Tetap Produktif di Tengah Puasa Ramadhan? Coba Lakukan 5 Cara Berikut Ini
Prancis, Jerman, Australia, India, dan Jepang telah mengerjakan hipersonik, dan Iran, Israel, dan Korea Selatan telah melakukan penelitian dasar tentang teknologi tersebut.
AS, Inggris dan Australia meluncurkan pakta keamanan penting mereka September lalu. Pakta tersebut diproklamirkan pada saat itu memungkinkan ketiga sekutu untuk berbagi teknologi canggih.***