PR DEPOK - Setelah menghadapi persaingan ketat dengan Donald Trump dari partai Republik, kini Joe Biden dari partai Demokrat resmi menjadi presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-46.
Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris tersebut bahkan hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat dunia internasional.
Beberapa pimpinan organisasi internasional dan kepala negara menyampaikan ungkapan selamat serta menyatakan bersedia bekerja sama dengan keduanya.
Baca Juga: Terkait Kasus Gratifikasi Dirut BTN, Kejagung RI Periksa Mantan Kepala Cabang Samarinda
Mengingat bahwa sebelumnya pemerintahan Donald Trump dinilai banyak kalangan kerap mengenyampingkan pentingnya multilateralisme.
Selain itu, kemenangan Joe Biden juga diharapkan bisa membawa dampak baik terhadap politik luar negeri AS, termasuk pada konflik Palestina dan Israel.
Juru Bicara Hamas Hazem Qassim mengatakan, kemenangan Joe Biden diharapkan akan membawa perdamaian di kawasan.
Baca Juga: Dapat Bantuan dari Singapura, Kepri Tambah Amunisi untuk Luncurkan Gerakan Berbagi 5 Juta Masker
"Palestina mengharapkan presiden Biden membawa perdamaian di kawasan," kata Qassim dalam wawancara bersama Euronews seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Qassim juga menambahkan bahwa Joe Biden akan membuat koeksi sejarah yang dibuuat kepemimpinan sebelumnya perihal rakyat Palestina.
"Kami berharap presiden terpilih Joe Biden akan membuat koreksi sejarah yang menentang rakyat Palestina," ujarnya.
Baca Juga: Sambut Kejuaraan Dunia Moto2, Mandalika Racing Team Indonesia Resmi Diluncurkan
Pasalnya dalam empat tahun pemerintahan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, beberapa kebijakan diputuskan dan menuai banyak kemarahan dari rakyat Palestina.
Beberapa kebijakan tersebut seperti pemindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Desember 2017 dan diikuti kemudian dengan pemindahan kedutaan Besar Amerika Serikat.
Selain itu, pada Januari 2020, Donald Trump juga meluncurkan proposal perdamaian yang disebut 'Kesepakatan Abadi Ini'.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Selasa, 10 November 2020 Mulai Pukul 10.00 hingga 15.00 WIB
Proposal tersebut memberikan izin pada Israel untuk melakukan aneksasi (pengambilan) 30 persen di wilayah Tepi Barat Palestina.
Oleh karena itu, tak heran jika kemenangan Joe Biden saat ini menjadi sorotan rakyat Palaestina dan Israel.
Pasalnya banyak pihak yang penasaran akankah Joe Biden meneruskan kembali kebijakan yang telah dibuat Donald Trump atau tidak.
Baca Juga: Antam Turun, Berikut Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Selasa, 10 November 2020
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menilai bahwa kuat kemungkinan Joe Biden akan mengedepankan 'Two-State Solution' atau Solusi Dua Negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
"Kalau Joe Biden akan mengikuti jejak pemerintahan sebelum-sebelumnya, yaitu ketika Patai Demokrat berkuasa, yaitu ingin membangun 'Two-State Solution', ada dua negara Israel dan Palestina. Itu akan kembali seperti semula," ucap Suzie.
Menurut Suzie, arah kebijakan AS pada permasalahan Palestina-Israel akan terlihat saat Joe Biden secara resmi menunjuk seseorang sebagai Ahli untuk Kawasan Timur Tengah maupun perwakilan di Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga: BMKG: Waspada Jawa Barat Berpotensi Hujan Disertai Petir di Sejumlah Daerah
"Baru kita tahu persis arahnya kemana, tapi kalau Partai Demokrat jelas akan ke arah 'Two-State Solution'. Bentuknya gimana setelah diobrak-abrik Donald Trump dan Jared Kushner? itu yang masih menjadi pertanyaan besar," imbuhnya.
Terkait aneksasi Tepi Barat oleh Israel yang sebelmnya mendapat pesetujuan Donald Trump, Joe Biden dikatakan memerlukan perhitungan khusus.
"Masalahnya Israel masih membutuhkan Amerika atau tidak, sebuah negara adidaya yang dibutuhkan tentunya bisa mempunyai diktum khusus untuk negara-negaar tertentu yang sudah melanggar visi presidennya," lanjutnya.
Baca Juga: Penularan Cukup Tinggi, Ridwan Kamil Ungkap Proses Penyebaran Covid-19 dari Klaster Pesantren
"Itu tergantung hitung-hitungannya. Apakah masih membutuhkan perlindungan AS atau tidak. Itu betul (siapapun presidennya, Israel tetap butuh AS) tapi sekarang kalau sudah dalam bentuk persetujuan pencaplokan (Tepi Barat) atau pemindahan ibu kota dan sebagainya itu bagaimana merubahnya," tambahnya.
"Mengembalikan seperti semula? itu tergantung dari Biden, siapa yang akan ditunjuk sebagai Expert Middle East nantinya," kata Dosen Studi Amerika UI tersebut.
Meski demikian, menurut Suzie, Joe Biden diperkirakan akan mendahulukan berbagai penyelesaian di alam internal AS.
Baca Juga: Di KTT ke-37 ASEAN, Indonesia Akan Dorong Agenda Penanganan Pandemi Covid-19
"Tapi, sudah jelas akan kembali ke two-state-solution. Masalahnya kerikil tajam yang sudah disebar itu apakah bisa disingkirkan secara cepat ya, karena dia (Joe Biden) butuh waktu untuk menyelesaikan masalah dalam negeri AS serta masalah-masalah luar negeri," sambungnya.
"Semua harus dijalankan, tetapi mana yang harus didahulukan, pandemi, perubahan iklim, kembali ke perjanjian Iran, menghilangkan rasisme, meningkatkan kemakmuran, memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menikmati pemanfaatan ilmu pengetahuan," tutur Suzie.***