Network
PR DEPOK – Negara-negara Uni Eropa mengakui akan tetap berhubungan dengan Taliban, tetapi dengan sejumlah batasan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters, pejabat senior pada Rabu, 1 September 2021 menyebutkan bahwa Uni Eropa akan menjalin relasi dengan Taliban, tetapi tidak akan buru-buru memberikan pengakuan kepada Taliban.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, Gunnar Wiegand menyebutkan bahwa Uni Eropa hanya akan menjalin hubungan dengan Taliban dalam konteks G7.
Baca Juga: Viral, Pria di Brasil Terima 5 Dosis Vaksin dari Jenis Berbeda dalam Jangka Waktu 10 Hari
"Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (Uni Eropa) dan dalam konteks G7: kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu mempengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki," ujarnya.
Sementara itu, untuk memberikan pengakuan kepada Taliban ia menyebutkan bahwa tidak akan terburu-buru dalam hal apapun.
"Tapi kami tidak akan tergesa-gesa mengakui formasi baru ini, atau menjalin hubungan resmi (dengan Taliban)," kata Wiegand kepada anggota Parlemen Eropa di Brussel.
Ia lantas menyebutkan beberapa syarat sehingga UE dapat mengakui Taliban yang kini menguasai Afghanistan.
Misalnya, Uni Eropa akan menjalin hubungan resmi jika Taliban salah satunya menghormati hak asasi manusia dan memberi akses tak terbatas bagi para pekerja kemanusiaan.
Menurut Wiegand masih diragukan jika Taliban akan dapat memerintah secara efektif, tetapi bagiUni Eropa syarat utama untuk menjalin hubungan resmi adalah pembentukan pemerintahan transisi yang inklusif dan representatif.
Syarat lain menurut Wiegand, Uni Eropa bisa mengakui Taliban jika kelompok itu memberikan kebebasan pada warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu.
Baca Juga: PAN Merapat ke Pemerintah, Mardani Sebut Oposisi Jomplang: Ide Amandemen Amat Bahaya
Selain itu, tidak melakukan pembalasan terhadap warga Afghanistan yang berafiliasi dengan kekuatan asing atau pemerintah sebelumnya, dan mencegah Afghanistan menjadi surga bagi teroris.
Lalu, Wiegand pun menekankan perlunya penilaian pemerintahan Afghanistan setelah 20 tahun keterlibatan Barat di Afghanistan.
Ia lantas menyoroti langkah evakuasi warga sipil dan pasukan asing yang kacau dari Kabul setelah serangan Taliban ke Ibu Kota Afghanistan itu.
"Kami harus menilai alasan kenapa kehancuran seperti itu bisa terjadi. Kami harus mengambil pelajaran untuk situasi serupa, dan ini akan menjadi upaya penilaian yang dimulai sekarang," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Terungkap Alasan Kebocoran Data eHAC, Ahli Sebut Kemenkes Lambat Melakukan Penanganan
Sejauh ini, Taliban belum menunjuk pemerintahan baru atau mengungkapkan cara dan niat mereka dalam memerintah setelah 2 minggu menguasai Ibu Kota Afghanistan, Kabul.***
