Network
PR DEPOK - Pemerintah baru Afghanistan yang dibentuk Taliban ingin memutus semua rute perdagangan opium ke semua negara.
Keinginan Taliban memutus semua rute perdagangan itu diungkap Zabihullah Mujahid yang kini menjabat Wakil Menteri Kebudayaan dan Informasi.
Selain itu, Zabihullah Mujahid juga meminta Pemerintah Rusia khususnya untuk membantu merealisasikan kebijakannya tersebut.
"Kami ingin menghentikan peredaran opium dari Afghanistan ke negara lain. Mudah-mudahan, kami dapat memblokir semua rute," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Sputnik News.
Zabihullah Mujahid berpendapat, menanam ganja di Afghanistan merupakan masalah yang serius dan penting untuk memberikan alternatif kepada para petani.
"Dalam hal ini, banyak negara, termasuk Rusia, bisa membantu memutus jalur perdagangan opium," kata dia menjelaskan.
Menurut laporan yang berbeda, volume produksi opium ilegal telah melonjak antara 17 hingga 40 kali sejak 2011 silam, khususnya saat pasukan AS memasuki Afghanistan.
AS telah menghabiskan Rp122,5 triliun sejak saat itu memerangi produksi obat-obatan di Afghanistan. Namun, negara itu tetap menjadi produsen opium terbesar di dunia.
Sementara laporan SIGAR pada 2017, di Afghanistan terdapat 328.000 hektar lahan digunakan untuk budidaya opium.
Angka tersebut naik 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2016) yang merupakan tingkat tertinggi sejak 2002.
Baca Juga: Keberadaan Azis Syamsuddin usai Jadi Tersangka KPK Masih Tanda Tanya, Said Didu: Ikut Harun Masiku
Laporan SIGAR juga menunjukkan bahwa dari jumlah opium yang diproduksi di Afghanistan tahun lalu, 900 ton heroin murni berkualitas ekspor dapat diproduksi.
Menurut SIGAR, hal itu bisa berfungsi sebagai insentif untuk perluasan zona pertempuran di seluruh Afghanistan.
Kemudian, Jubir Taliban menegaskan bahwa pemerintahannya tak mencari ekstradisi Ashraf Ghani. Tetapi, ingin mantan presiden Afghanistan itu mengembalikan uang yang diduga diambil oleh dia.
Baca Juga: Ogah Ikuti Jejak Aurel Hermansyah yang Nikah Muda, Azriel: Dibayar Berapa pun Aku Gak Mau
"Itu milik rakyat dan bank Afghanistan," pungkas Zahibullah Mujahid.***
