Network
PR DEPOK - Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya menyerukan diakhirinya konflik di Ethiopia, mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk merundingkan gencatan senjata.
Sebuah pertemuan Dewan Keamanan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat kemarin dijadwal ulang untuk awal minggu depan, tak lama sebelum itu dijadwalkan berlangsung.
Sebaliknya, dalam pernyataan pers bersama 15 anggota badan paling kuat PBB itu menyatakan keprihatinan mendalam tentang perluasan dan intensifikasi bentrokan militer di Ethiopia utara.
Dewan Keamanan lebih lanjut meminta semua pihak untuk menahan diri dari ujaran kebencian yang menghasut kepada kekerasan dan perpecahan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Sabtu, 6 November 2021, dewan PBB itu juga mendesak keduanya untuk mengakhiri permusuhan dan untuk merundingkan gencatan senjata yang langgeng.
Lebih jauh lagi, anggota dewan juga menyerukan akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan dan pembentukan kembali layanan publik.
Dewan PBB mengatakan para anggota telah merundingkan sebuah pernyataan selama beberapa hari dan akhirnya mencapai kompromi dengan Rusia mengenai teks tersebut.
Ketegangan politik selama berbulan-bulan antara pemerintah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan para pemimpin Front Pembebasan Rakyat Tigrayan (TPLF), yang pernah mendominasi pemerintah Ethiopia, meledak menjadi perang pada November 2020.
Setelah beberapa pertempuran paling sengit dalam konflik, tentara Ethiopia melarikan diri dari ibu kota Tigray, Mekelle, pada Juni lalu.
Baca Juga: Anies Baswedan Bungkam Saat KPK Usut Formula E, Guntur Romli: kalau Ada Bau Busuk Emang Gitu
Dalam beberapa pekan terakhir, konflik telah meluas melampaui perbatasan Tigray, ke wilayah tetangga Amhara dan Afar.
Pasukan Tigrayan, yang beraliansi dengan Tentara Pembebasan Oromo, mengatakan mereka merebut kota-kota utama di jalan raya utama menuju ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, dan mengancam akan berbaris ke arahnya.
Sementara Pemerintah Ethiopia menuduh pasukan Tigrayan membesar-besarkan keuntungan teritorial mereka.
Baca Juga: Kondisi Tukul Arwana Mulai Membaik, Vega Darwanti: Insya Allah Secepatnya Ingin Jenguk
Sebagian besar Ethiopia utara berada di bawah pemadaman komunikasi dan akses bagi wartawan dibatasi, membuat klaim medan perang sulit untuk diverifikasi secara independen.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas prospek perang habis-habisan di negara terpadat kedua di Afrika, angkatan bersenjata federal telah mengimbau pensiunan tentara dan veteran untuk bergabung kembali dengan militer, menetapkan batas waktu 24 November untuk mendaftar.
Dalam seminggu terakhir, pemerintah juga telah mengumumkan keadaan darurat selama enam bulan dan pemerintah setempat mengatakan kepada warga sipil di ibu kota untuk mendaftarkan senjata mereka dan bersiap untuk mempertahankan lingkungan mereka.
Di sisi lain, kedutaan Amerika Serikat di Addis Ababa telah menyarankan semua warga AS untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin.
Konflik yang terjadi selama setahun antara pasukan pemerintah dengan pasukan Tigrayan telah menewaskan ribuan orang dan lebih dari 2,5 juta mengungsi.
Menurut PBB, lebih dari 7 juta orang di wilayah Tigray, Amhara dan Afar membutuhkan bantuan, termasuk 5 juta di Tigray, sekitar 400.000 orang diperkirakan hidup dalam kondisi seperti kelaparan.***
