Network
PR DEPOK - Calon terkuat dalam pemilu Presiden Filipina, putra diktator Ferdinand Marcos telah menghadapi petisi penolakan yang kedua.
Petisi penolakan itu berusaha melarang Marcos Jr dari pemilihan presiden, yang berfokus pada hukuman akibat penggelapan pajak yang terjadi hampir tiga dekade lalu.
Gugatan, yang diajukan pada Rabu kemarin di komisi pemilihan oleh sebuah kelompok yang disebut 'Kampanye Menentang Kembalinya Marcos dan Darurat Militer'.
Baca Juga: Spiderman: No Way Home Diklaim Tidak Menyenangkan untuk Ditonton, Begini Pendapat Tom Holland
Menurut kelompok itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Marcos Jr seharusnya membuatnya didiskualifikasi atau sedari awal tidak dapat mencalonkan diri.
Dia dinyatakan bersalah pada tahun 1995 karena gagal mengajukan pengembalian pajak penghasilan dari tahun 1982 hingga 1985 ketika menjadi gubernur provinsi Ilocos Norte.
"Dia terus-menerus mengabaikan hukumannya dan tidak menghormati aturan hukum dengan mencalonkan diri"
"Dia adalah seorang penjahat yang dihukum," ujar pengacara Howard Calleja, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Kamis, 18 November 2021.
Sementara itu, juru bicara Marcos Jr tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait petisi tersebut.
Kode pendapatan internal (IRC) menyatakan bahwa seorang pejabat publik yang dihukum karena kejahatan pajak akan dilarang seumur hidup untuk memegang jabatan publik, memberikan suara dan berpartisipasi dalam pemilihan apapun.
Namun, bagaimanapun juga, Marcos Jr telah terpilih sebagai gubernur, anggota kongres dan senator. Ia juga sempat gagal mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Keluarga Marcos adalah salah satu dinasti paling terkenal di Filipina dan meskipun jatuh akibat revolusi "kekuatan rakyat" 1986, Marcos Jr telah mempertahankan kekayaan dan koneksi yang luas dan kuat.
Di sisi lain, anak dari Presiden Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio dikabarkan akan menjadi calon pasangan Marcos Jr sebagai calon wakil presiden.
Lebih jauh, Antonio La Viña, seorang profesor hukum dan politik di Universitas Ateneo de Manila, mengatakan otoritas pemilu biasanya hanya akan mendiskualifikasi kandidat yang dilarang jika pengaduan diajukan terlebih dahulu sebelum pencalonan.
"Orang-orang hanya akan mengeluh jika Anda dapat memenangkan pertarungan ini," ujarnya.
Ditanya apakah Marcos Jr pernah menghadapi kasus diskualifikasi, juru bicara komisi pemilihan Filipina James Jimenez mengatakan, "Saya tidak ingat."
Baca Juga: India akan Larang Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi
Marcos Jr, yang ayahnya memerintah Filipina selama hampir dua dekade, memimpin jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu tentang calon Presiden Filipina pilihan.***
