Network
PR DEPOK - Perdana Menteri India Narendra Modi akan mencabut tiga undang-undang pertanian yang sangat kontroversial pada akhir bulan ini.
Rencana pencabutan undang-undang kontroversial itu datang setelah lebih dari setahun protes luas di masyarakat India, khususnya petani.
Undang-undang pertanian telah menyebabkan puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris di Ibu Kota Delhi November tahun lalu.
Protes kemudian berkembang menjadi bentrok fisik besar-besaran, menghalangi agenda legislatif pemerintah India dan menyebabkan kematian ratusan petani.
“Kami mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada para petani. Kami bahkan siap untuk mengubah undang-undang dan mungkin akan menangguhkannya juga," ujar Modi
"Saya ingin memberi tahu, bahwa kami telah menarik undang-undang pertanian. Kami mencabut undang-undang pertanian,” jelas perdana menteri India itu sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Independent pada Jumat, 19 November 2021.
Baca Juga: Persib Bandung Akan Lanjutkan Tren Kemenangan, Nick Kuipers: Semua Pemain Siap Tampil 100 Persen
Ia menambahkan Pemerintah India akan menyelesaikan proses pencabutan ketiga undang-undang tersebut pada sidang parlemen 29 November mendatang.
Pengumuman itu datang tepat pada hari simbolis bagi banyak petani Sikh dengan perayaan ulang tahun pendiri Sikhisme Guru Nanak. Hari simbolis tersebut sangat dihormati dan dirayakan di Punjab, India utara.
Undang-undang kontroversial tersebut mewakili reformasi terbesar pertanian India dalam beberapa dasawarsa, mengganggu jaringan pasar grosir lokal.
Baca Juga: Filipina Buka Akses Masuk Turis Asing, Hanya Negara Berkategori Hijau yang Diizinkan
Kabarnya, banyak petani diharuskan menjual produk mereka dengan harga tetap dan terkadang disubsidi oleh kas publik, namun diganti dengan pasar bebas.
Hal itu juga akan memberi hukuman yang ketat bagi para pedagang yang menimbun komoditas penting untuk penjualan di masa depan.
Pemerintah telah bersikeras bahwa undang-undang tersebut akan memberdayakan petani, menghilangkan sistem kuno dengan berganti sistem yang mendorong investasi swasta, dan memungkinkan produsen mengekspor barang-barang mereka ke seluruh wilayah di India.
Serikat tani mengaku khawatir bahwa membuka industri akan menghancurkan mata pencaharian banyak orang, membuat petani kecil rentan terhadap eksploitasi.
Pemimpin salah satu serikat petani terbesar, Rakesh Tikait, mengatakan petani tidak akan menghentikan protes mereka dan akan menunggu sampai undang-undang tersebut ditarik di parlemen.
“Agitasi tidak akan ditarik kembali,” ujar Tikait.
“Kami akan menunggu hari ketika undang-undang pertanian dihapuskan di parlemen. Pemerintah juga harus membicarakan masalah petani lainnya, selain Harga Dorongan Minimum (MSP),” sambungnya.
Baca Juga: Natasha Wilona Ceritakan Perjuangan Hidup di Masa Lalu, Sempat Tinggal di Kontrakan Kayu
Selain dampak dari undang-undang pertanian itu sendiri, pemerintahan juga telah dikritik keras oleh partai-partai oposisi India.
Menurut oposisi, pemerintah India telah menetapkan undang-undang tersebut melalui parlemen tanpa berkonsultasi dengan salah satu dari 28 negara bagian India atau dengan para pemangku kepentingan.
Namun mendengar kabar baik dari Modi, para pemimpin oposisi memuji pencabutan tiga undang-undang sebagai kemenangan bagi petani dan hak untuk protes di India secara umum.
Baca Juga: Alami Kekerasan hingga Pelecehan Seksual, Begini Kesaksian Mantan Narapidana di Lapas Narkotika
“Mencabut undang-undang kontroversial merupakan langkah ke arah yang benar," kata pemimpin Kongres dari Punjab Navjot Singh Sidhu.
"Pengorbanan Anda telah membuahkan hasil. Kebangkitan pertanian di Punjab harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah," ujarnya merujuk kepada para petani India.***
