Network
PR DEPOK - Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu menyebut harga tes PCR yang berlaku di Indonesia, termasuk kategori termurah dibandingkan negara lain.
Soal harga tes PCR kategori termurah dibandingkan negara lain ini dikatakan Erick Thohir, telah melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi.
Menanggapi pernyataan Erick Thohir tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menyampaikan pandangannya.
Dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, Refrizal lantas meminta agar tes PCR digratiskan saja.
Tak sampai di situ, Refrizal pun melontarakn sindiran dengan menyebut para 'pedagang' tes PCR sudah mendapatkan banyak untung.
"Bukankah selama ini pelaku yg berdagang PCR & Antigen sudah banyak UNTUNG? #GarongKorupsiBerjamaah #GarongKorupsiBerjamaah," ucap Refrizal seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @refrizalskb pada Selasa, 8 Februari 2022.
Baca Juga: Aksi Polisi yang Sibuk Selfie dengan Marc Marquez Jadi Sorotan Netizen: Bukannya Ngejagain...
Seperti diketahui, kebijakan tes PCR di Indonesia sempat menjadi polemik setelah pemerintah mewajibkan penumpang pesawat harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menjelaskan bahwa tes RT-PCR adalah bagian dari testing dan tracing untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Terkait hal tersebut, Erick lalu menyinggung bahwa harga tes PCR di Indonesia termasuk yang termurah dibanding negara lain, meski dia menyadari pada awalnya harga tes PCR bisa mencapai Rp5 juta.
"Kalau dibandingkan banyak negara kita masih masuk kategori yang termurah dan ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi," kata Erick Thohir dikutip dari Antara.
Erick mengatakan, sejak awal masa pandemi, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat dengan kerja kemanusiaan yang menganut recovery dan responsibility.
Oleh karena itu, katanya, kebijakan wajib PCR, merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah mengantisipasi penyebaran Covid-19 lewat berbagai pintu yang ada.***
