Network
PR DEPOK - Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah meninggalkan KTT Uni Eropa di Brussel lebih awal, untuk bisa menghadiri rapat kabinet yang membahas krisis yang terjadi di Prancis.
Rapat kabinet tersebut, akan diadakan dalam dua hari dan dia meminta media sosial untuk menghapus rekaman kerusuhan yang "paling sensitif". Tidak hanya itu, Presiden Prancis memerintahkan untuk mengungkapkan identitas yang mengobarkan kekerasan di dalam kerusuhan yang terjadi.
Video yang tersebar di media sosial, menunjukkan lanskap kota yang terbakar. Dalam video tersebut, ditampilkan sebuah trem dibakar di kota timur Lyon dan 12 bus dimusnahkan di sebuah depot di Aubervilliers, Paris utara.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Darmanin bertemu perwakilan dari berbagai media sosial seperti Meta, Twitter, Snapchat dan TikTok. Snapchat menyampaikan, bahwa tidak ada toleransi untuk konten yang mempromosikan aktivitas kekerasan.
Baca Juga: Pertandingan Persija vs PSM Ditunda hingga 3 Juli 2023, Ini Pernyataan Resminya
Seorang teman dari keluarga korban, Mohamed Jakoubi, yang melihat Nahel tumbuh dewasa, menyampaikan bahwa kemarahan bermula oleh rasa tidak adil, setelah insiden kekerasan yang dilakulan polisi terhadap komunitas etnis minoritas atau bahkan dari etnis dan kelompok bekas jajahan Prancis.
"Kami muak, kami juga orang Prancis. Kami menentang kekerasan, kami bukan sampah," kata Mohamed Jakoubi yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dalam laman berita Reuters.
Melihat kondisi yang terjadi di Prancis, beberapa turis merasa khawatir, sementara turis yang lain mendukung protes yang terjadi. Karena beberapa pemerintah Barat memperingatkan warganya untuk berhati-hati.
Baca Juga: Terseret Arus Sungai Citarum Saat Mencuci Daging Kurban, Pemuda 20 Tahun Meninggal Dunia
"Rasisme dan masalah dengan polisi (Prancis) dengan minoritas di sini adalah topik penting yang terjadi dan penting untuk mengatasinya," kata turis Amerika Serikat, Enzo Santo Domingo di Paris.
Di Jenewa, kantor Hak Asasi PBB menekankan pentingnya untuk melakukan pertemuan damai. Selain itu, PBB juga mendesak pihak berwenang Prancis untuk dapat memastikan bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi tidak terjadi secara diskriminatif.
Menanggapi pernyataan PBB, Pemerintah Prancis menyampaikan bahwa tuduhan diskriminasi secara sistematos di antara para penegak hukumnya, sama sekali tidak berdasar atau tidak benar.
Baca Juga: Jadwal BRI Liga 1 2023 2024 Pekan Pertama dan Kedua
Saat ini, polisi yang menurut jaksa penuntut hukum telah menembakkan tembakan mematikan ke remaja tersebut, sedang berada di dalam tahanan preventif, di bawah penyelidikan formal secara sukarela, setara dengan didakwa di bawah yurisdiksi Anglo-Saxon.
Pengacara polisi yang diduga membunuh Nahel M, Laurent-Franck Lienard, mengatakan bahwa kliennya berniat membidik kaki pengemudi atau remaja itu, akan tetapi terbentur saat mobil lepas landas, yang menyebabkan dia menembak ke arah dadanya.
"Jelas (petugas Polisi) tidak ingin membunuh pengemudinya," kata Lienard di sebuah acara BFM TV.***
