Hakim Batasi Pemerintahan Biden dalam Berkolaborasi dengan Perusahaan Media Sosial

- 5 Juli 2023, 12:59 WIB
Ilustrasi: Pengadilan - Hakim memberikan putusan pada pemerintahan Joe Biden soal berkolaborasi dengan media sosial, disebut pukulan terhadap penyensoran.
Ilustrasi: Pengadilan - Hakim memberikan putusan pada pemerintahan Joe Biden soal berkolaborasi dengan media sosial, disebut pukulan terhadap penyensoran. /pixabay/sergeitokmakov/

Baca Juga: Soal Keputusan Pencabutan Izin Terkait Ponpes Al Zaytun, Mahfud MD: Belum Sampai ke Situ

Doughty mengizinkan beberapa pengecualian, seperti memberitahu perusahaan media sosial tentang postingan yang melibatkan kegiatan kriminal dan konspirasi, serta memberi tahu perusahaan media sosial tentang ancaman keamanan nasional dan ancaman lainnya yang diposting di platform tersebut.

Para penggugat dalam gugatan tersebut juga termasuk individu, termasuk pemilik situs web konservatif Jim Hoft. Gugatan tersebut menuduh administrasi menggunakan kemungkinan tindakan regulasi yang menguntungkan atau merugikan untuk memaksa platform media sosial untuk menindas apa yang dianggap sebagai disinformasi tentang masker dan vaksin selama pandemi COVID-19.

Gugatan tersebut juga menyentuh topik lain, termasuk klaim tentang integritas pemilihan dan berita tentang materi di laptop yang dimiliki oleh Hunter Biden, putra presiden.

Pengacara administrasi mengatakan bahwa pemerintah membiarkan perusahaan media sosial menentukan apa yang merupakan disinformasi dan bagaimana melawannya.

Baca Juga: Kembali Munculkan Kebijakan Baru, Twitter Minta Pengguna Diverifikasi untuk Akses TweetDeck

Dalam satu dokumen singkat, mereka menyamakan gugatan ini dengan upaya untuk memberlakukan pembungkaman hukum terhadap pemerintah federal dan "menekan ucapan pejabat pemerintah federal di bawah kedok melindungi hak ucapan orang lain."

"Pengajuan injungsi yang diajukan oleh penggugat akan secara signifikan menghambat kemampuan Pemerintah Federal untuk melawan kampanye pengaruh jahat asing, menuntut pelaku kejahatan, melindungi keamanan nasional, dan menyediakan informasi akurat kepada publik mengenai masalah-masalah yang sangat penting seperti perawatan kesehatan dan integritas pemilihan," kata administrasi tersebut dalam dokumen pengadilan pada 3 Mei.***

Halaman:

Editor: Linda Agnesia

Sumber: AP News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x