Hakim Batasi Pemerintahan Biden dalam Berkolaborasi dengan Perusahaan Media Sosial

- 5 Juli 2023, 12:59 WIB
Ilustrasi: Pengadilan - Hakim memberikan putusan pada pemerintahan Joe Biden soal berkolaborasi dengan media sosial, disebut pukulan terhadap penyensoran.
Ilustrasi: Pengadilan - Hakim memberikan putusan pada pemerintahan Joe Biden soal berkolaborasi dengan media sosial, disebut pukulan terhadap penyensoran. /pixabay/sergeitokmakov/

PR DEPOK - Pada hari ini, putusan hakim yang melarang pemerintahan Biden bekerja sama dengan perusahaan media sosial dalam hal "ucapan yang dilindungi" telah menimbulkan sorotan dan menjadi pukulan telak bagi penyensoran.

Putusan tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap gugatan jaksa agung Louisiana dan Missouri yang menuduh pemerintah federal melampaui batas dalam upaya mereka untuk mengendalikan konten yang dapat menyebabkan keraguan terhadap vaksin COVID-19 dan mempengaruhi pemilihan.

Dalam keputusannya, hakim menyebut adanya bukti substansial mengenai kampanye penyensoran yang mencemaskan, yang membuat Pemerintah Amerika Serikat tampak mirip dengan "Kementerian Kebenaran" ala George Orwell. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi kebebasan berpendapat dan penolakan terhadap upaya penyensoran yang meluas.

Seorang hakim pada hari Selasa melarang beberapa lembaga federal dan pejabat pemerintahan Biden untuk bekerja sama dengan perusahaan media sosial mengenai "ucapan yang dilindungi," sebuah keputusan yang disebut "pukulan terhadap penyensoran" oleh salah satu pejabat Republik yang gugatan mereka memicu putusan tersebut.

Baca Juga: Bali Mundur sebagai Tuan Rumah ANOC World Beach Games 2023, Ini Alasannya

Hakim Distrik AS Terry Doughty dari Louisiana memberikan injungsi sebagai respons terhadap gugatan tahun 2022 yang diajukan oleh jaksa agung di Louisiana dan Missouri.

Gugatan mereka mengklaim bahwa pemerintah federal melampaui batas dalam upayanya untuk meyakinkan perusahaan media sosial untuk mengatasi postingan yang dapat menyebabkan keraguan terhadap vaksin selama pandemi COVID-19 atau mempengaruhi pemilihan.

Doughty mengutip "bukti yang substansial" dari kampanye penyensoran yang meluas. Ia menulis bahwa "bukti yang dihasilkan sejauh ini menggambarkan sebuah skenario yang hampir seperti distopia.

Selama pandemi COVID-19, periode yang mungkin paling ditandai oleh keraguan dan ketidakpastian yang meluas, Pemerintah Amerika Serikat tampaknya menganggap peran yang serupa dengan 'Kementerian Kebenaran' ala Orwell."

Halaman:

Editor: Linda Agnesia

Sumber: AP News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x