Network
PR DEPOK – Pertemuan yang jarang terjadi antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dicurigai negara-negara Barat bahwa kesepakatan soal senjata akan dilakukan.
Amerika Serikat dan Inggris telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Kim dapat memberikan senjata dan amunisi kepada Rusia. Hingga saat ini, negara itu telah menghabiskan banyak persediaan senjata dalam lebih dari 18 bulan perang di Ukraina. Moskow dan Pyongyang membantah niat tersebut.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak akan ragu untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dan Korea Utara jika mereka mencapai kesepakatan senjata.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pengarahan sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang pertemuan di Rusia antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Baca Juga: Siapa Saja KPM PKH Tahap 3 September 2023? Cek Kategori Penerima Bansos dan Besarannya
“Kami telah mengambil sejumlah tindakan untuk memberikan sanksi kepada entitas yang menjadi perantara penjualan senjata antara Korea Utara dan Rusia dan kami tidak akan ragu untuk menerapkan tindakan tambahan jika diperlukan,” kata Miller, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Miller menambahkan bahwa diskusi peningkatan kerja sama antara Korea Utara dan Rusia dapat melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Ketika Anda melihat peningkatan kerja sama dan mungkin transfer militer, hal ini cukup meresahkan dan berpotensi melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Miller.
James O’Brien, kepala Kantor Koordinasi Sanksi, mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu akan memicu upaya AS untuk mengidentifikasi individu-individu yang terlibat.
Baca Juga: Ramalan Shio Tikus, Kerbau dan Macan Besok, 14 September 2023: Kesehatanmu akan Terganggu
“Rusia berusaha keras mencari bantuan karena mengalami kesulitan dalam mempertahankan militernya,” katanya.
“Rusia kini terang-terangan terlibat dengan negara yang telah diberi sanksi oleh PBB. Dan hal ini sangat bermasalah bagi posisi global Rusia,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, yang berlangsung lebih dari empat jam di pelabuhan antariksa Rusia, Putin menunjukkan kepada Kim tentang lokasi peluncuran roket luar angkasa paling canggih milik Rusia di wilayah tersebut, dan membahas kemungkinan pengiriman kosmonot Korea Utara ke luar angkasa.
Kim, yang tiba dengan kereta api dari Korea Utara, menanyakan pertanyaan rinci tentang roket saat kedua pemimpin tersebut mengunjungi Kosmodrom Vostochny.
Baca Juga: Cara Mudah Cek Daftar Penerima Bansos BPNT September 2023 Online Lewat HP dengan Klik Link Ini
Ketika ditanya oleh media Rusia, yang diberi akses signifikan pada pertemuan puncak tersebut, apakah Rusia akan membantu Kim membangun satelit, Putin menjawab, Itulah sebabnya mereka datang.
Sementara itu, Inggris juga mendesak Korea Utara untuk mengakhiri perundingan senjata dengan Rusia dan mengatakan bahwa kunjungan Kim menunjukkan betapa terisolasinya Moskow di panggung dunia.
“Kami mendesak DPRK untuk menghentikan perundingan senjata dengan Rusia dan mematuhi komitmen publik yang telah dibuat Pyongyang untuk tidak menjual senjata ke Rusia,” kata juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak kepada wartawan.
“Kunjungan ini menyoroti isolasi Rusia di panggung global, dan ketika dunia bersatu melawan invasi ilegal Putin ke Ukraina dan dia terpaksa beralih ke rezim seperti Korea Utara,” tuturnya.
Baca Juga: Sangat Menggoda! Inilah 7 Lokasi Warung Sate di Depok, Rasanya Sedap Nikmat, Dijamin Ketagihan!
Putin memberikan banyak petunjuk bahwa kerja sama militer telah dibahas, namun ia tidak memberikan rincian lain. Menteri Pertahanan Sergey Shoigu menghadiri pembicaraan tersebut. Kremlin mengatakan diskusi sensitif itu adalah masalah pribadi.
Dalam jumpa pers pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengisyaratkan bahwa Moskow harus mengambil langkah hati-hati.
“Segala bentuk kerja sama negara mana pun dengan Korea Utara harus menghormati rezim sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” kata Guterres.***
