Network
Judha, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, menjelaskan bahwa pemerintah aktif memberikan informasi terkini terkait situasi keamanan di Palestina dan Israel. Meskipun demikian, Judha menekankan bahwa keputusan untuk dievakuasi atau tidak sepenuhnya menjadi hak prerogatif masing-masing WNI.
Baca Juga: Gurih Mantul! 5 Rekomendasi Tempat Makan Rawon Terenak di Beji, Depok
Dengan tegas, ia menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa WNI mengambil keputusan evakuasi. Ini mengindikasikan bahwa setiap WNI memiliki kebebasan penuh dalam menentukan langkah-langkahnya sendiri berdasarkan penilaian pribadi terhadap situasi yang dihadapi.
“Tugas pemerintah adalah memberikan informasi mengenai penilaian situasi keamanan, tetapi pilihan (evakuasi) dikembalikan kepada masing-masing WNI. Kami tidak bisa memaksa,” ujar Judha dalam konferensi pers di Jakarta dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Jumat.
Meskipun pemerintah telah menghimbau WNI untuk segera meninggalkan wilayah konflik sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, hanya empat dari 133 WNI di luar Jalur Gaza yang bersedia meninggalkan wilayah tersebut. Alasannya beragam, dengan banyak yang merasa aman di tempat tinggal mereka.
Sementara itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan di berbagai negara, termasuk KBRI Amman, KBRI Kairo, KBRI Beirut, dan KBRI Damaskus, guna memastikan keamanan dan menyusun rencana evakuasi.
Dengan total 143 WNI di wilayah konflik, rencana evakuasi melibatkan berbagai skenario dan jalur, termasuk jalur darat ke Amman, Yordania, jalur darat ke Kairo, Mesir, dan jalur udara menuju negara ketiga.
Judha menyampaikan bahwa berdasarkan informasi terkini, dari total 133 WNI yang berada di luar Jalur Gaza, hanya empat orang yang menyatakan keinginan untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Sementara itu, mayoritas dari WNI yang tersisa menolak dievakuasi dengan alasan bahwa mereka merasa aman di lokasi tempat mereka berada.
