Network
PR DEPOK - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang baru saja terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, merupakan pemimpin yang telah memimpin Bekasi sejak 2012.
Terhitung, Rahmat Effendi telah menjabat sebagai Wali Kota Bekasih sejak 3 Mei 2012, menggantikan Mochtar Mochamad.
Sebelumnya, Rahmat Effendi dilantik menjadi Wali Kota Bekasih pada 3 Mei 2012, setelah Mochtar Mochamar ditetapkan sebagai tersangka kasus maling uang rakyat.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Kamis, 6 Januari 2022: Ikatan Cinta Masih Tayang di Jam yang Sama
Sebelum mengawali karier politiknya, Rahmat Effendi yang lahir di Bekasi, 3 Februari 1964 merupakan lulusan S1 dan S2 STIA Bagasasi, serta S3 Universitas Pasundan (2010).
Ia menjadi Asisten Warehousing dan Logistic Supervisor PT. Halliburton Indonesia, serta menjadi Direktur PT. Rampita Aditama Rizki.
Ia kemudian mengawali karier politik pada tahun 1999 menjadi anggota DPRD Kota Bekasi.
Pada 2004 hingga 2008, Rahmat Effendi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi.
Karier politiknya mulai meningkat ketika ia menjadi wakil Wali Kota Bekasi pada 2008-2011.
Ia menggantikan Mochtar Mochamad menjadi Plt. Wali Kota Bekasi pada 2012-2013.
Lalu, pada 2013, Rahmat Effendi terpilih menjadi Wali Kota Bekasi saat maju bersama Akhmad Syaikhu.
Tak sampai di situ, ia juga kembali terpilih sebagai Wali Kota Bekasi pada 2018 untuk periode kepemimpinan 2018-2023.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terjaring OTT, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Buka Suara
Namanya menjadi sorotan pada 2019 lalu karena hal kontroversial.
Pada Agustus 2019, Rahmat Effendi mengusulkan agar Bekasi memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.
Ia mengusulkan agar Bekasih masuk ke Provinsi DKI Jakarta dan mengubah namanya menjadi Jakarta Tenggara.
Bukan tanpa alasan, ia mengusulkan Bekasi masuk Provinsi DKI Jakarta karena dianggap menjadi wilayah tak terurus di provinsi Jawa Barat.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan jika budaya Betawi lebih melekat pada warganya, dibandingkan budaya Sunda.
Kemudian, namanya kembali menjadi sorotan ketika ia mengganggarkan pengadaan karangan bunga hingga Rp1,1 miliar.
Anggaran karangan bnga itu menurutnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022.
Menurutnya, karangan bunga bisa menjadi salah satu bentuk perhatian untuk warga Bekasi, baik itu untuk ucapan duka, bahagia, atau peresmian acara.***
