Belum Terima Bansos Saat Krisis Corona, PKL Bandung Lakukan Bakti Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Virus Corona (COVID-19) tak dipungkiri telah mengancam perekonomian banyak sektor, tak terkecuali sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL).

Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hampir semua pelaku usaha mikro tak lagi dapat mengais rezeki, baik itu dikarenakan faktor pelarangan maupun tidak adanya pembeli.

Di tengah krisis multikompleks yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, ternyata hampir semua Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tersentuh bansos baik dari pusat, provinsi atau Kota.

Ketua Persatuan Pedagang Sultan Agusng (PPSA) Kota Bandung, Bobi mengatakan hampir semua anggota yang tergabung dalam PPSA belum tersentuh oleh bantuan sosial (bansos) sampai hari ini.

Baca Juga: UPDATE Corona di Depok 16 Mei: Kasus ODP 0, 18 Orang Positif Usai Jalani PCR 

"Kami sudah mencoba banyak upaya untuk dimasukkan sebagai penerima bansos namun apabila diserahkan proses pendataannya ke RT/RW lagi lagi mentok dan anggota akhirnya berjuang secara individual sehingga begitu ditolak ya langsung menyerah," ungkapnya melansir dari PRFM pada Sabtu, 16 Mei 2020.

Nihilnya bantuan para pedagang kaki lima tersebut tidak membuat mereka berdiam diri dan hanya menunggu, mereka mencoba menggalang solidaritas dari berbagai pihak untuk menyisihkan bantuan kepada para PKL.

"Kalau kami berdiam diri, kami mau makan apa? Terpaksa kami adakan kegiatan bakti sosial, galang bantuan dari sana-sini untuk menyambung hidup para anggota kami," ujar Bobi.

Bakti sosial (Baksos) dengan tema "Solidaritas untuk Sesama" ini tidak hanya dilakukan oleh PPSA saja, tetapi juga oleh Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago (PPJTD) dan Gerakan Asli Masyarakat Lapar (GAMPAR).

Baca Juga: Meski Sektor Ekonomi di Jabar Terpukul Akibat Corona, Pemerintah Sebut Masih di Titik Aman 

Sementara menurut Persatuan Pedagang Jasa Tradisional Dago (PPJTD) Ian mengungkapkan, ketiga asosiasi tersebut telah menggalang solidaritas dari banyak pihak sejak dua Minggu.

Namun, dia melanjutkan, dierkirakan galang bantuan ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama seminggu saja.

"Kami sudah bergerak selama dua Minggu namun hanya mampu mengumpulkan bantuan untuk kebutuhan anggota selama seminggu saja, setelah ini kami tidak tau mau apa, ya paling terus mencari pihak pihak yang mau menyisihkan dari kelebihannya," kata Ian.

Lebih lanjut, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) yang juga bagian dari inisiator agenda baksos tersebut mengatakan sebaiknya pemerintah sudah harus memperhatikan masyarakat di sektor informal agar disentuh oleh program jaring pengaman sosial (JPS).

Baca Juga: Cek Fakta: Tersiar Kabar Jokowi Saksikan Mendiang Ibundanya Disiksa di Alam Kubur, Simak Faktanya 

"Saya rasa data sektar 2,3 juta RKTS tersebut masih harus dievaluasi, ternyata sebagian besar sektor informal belum juga tersentuh bansos,” kata ketua LPKP, Doni.

“Kalau memang ada yang salah ya diubah datanya, kalau ternyata harus ditambah ya ditambah saja. Jangan sampai ada lapisan masyarakat kecil tak bisa makan ditengah pandemik ini," tuturnya.

Lebih lanjut Doni menayatakan bansos ini diadakan karena keterdesakan para PKL, selebihnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib mereka.

"Konstitusi mengatakan bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, jangan lupakan itu, karena kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi ini," ucapnya.***