Network
Berdasarkan klasifikasi modus, Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di antaranya terdapat 40 pelanggaran administratif akibat kesalahan teknis penyelenggara serta peserta, dan 12 sanksi kode etik.
Bawaslu bahkan merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada tiga orang komisioner Bawaslu Cianjur sebagai komitmen membangun integritas penyelenggara Pilkada.
Baca Juga: Pengakuan Rizal Ramli Soal Jusuf Kalla yang Mengeblok Dirinya Jadi Menteri di Era SBY dan Jokowi
“Kemudian ada 32 penanganan pelanggaran penerusan hukum lainnya karena tidak masuk di rezim pilkadanya. Misalnya, kaitan isu netralitas ASN, isu keberpihakan kepala desa, serta kaitan kasus pidana Pemilu,” ujarnya menerangkan.
Abdullah menambahkan, dari 107 temuan tersebut, 88 buahnya merupakan hasil kerja Bawaslu berdasarkan temuan.
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar, Loli Suhenti menjelaskan, Sekolah Kader Pengawas Partisipasi kali ini dibagi dalam tiga wilayah, yakni Pakuan meliputi Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, dengan sesi II dan III dilaksanakan secara terpisah.
Baca Juga: Mengenang Kinerja Lee Kun-hee, Bos Samsung yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Penyakit Jantung
“Kini, Bawaslu Jabar memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten/kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi, 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten/kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli kemarin,” ucapnya.
Dalam mengawasi Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota, Loli menyatakan pihaknya memiliki 1.210 kader SKPP yang siap terlibat melakukan pengawasan partisipatif.
Ia mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada serentak yang dilaksanakan di Jabar.
