Network
PR DEPOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menganggarkan dana untuk kendaraan mobil dinas listrik yang akan dimulai tahun 2021.
Pengadaan itu dilakukan sebagai salah satu upaya penghematan anggaran dan bentuk dukungan konversi kendaraan dinas dari berbasis BBM menjadi energi listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, setelah menghadiri Peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, di Gedung Sate Bandung.
Baca Juga: Beda Pandangan dengan Megawati, Puan Maharani Sebut Generasi Z Berperan bagi Keberlangsungan Bangsa
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik," ucap Ridwan Kamil dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Jika rencana tersebut berhasil direalisasikan pada tahun 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.
"Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik tersedia di pasaran," ujar Ridwan Kamil.
Baca Juga: Hadapi Libur Panjang, Kasus Positif Covid-19 di Riau Justru Turun Drastis, Inilah Penyebabnya
Sementara itu untuk merek mobil dinas yang akan direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Ridwan Kamil menyebut merek Hyundai.
