PIKIRAN RAKYAT - Sebelumnya sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Depok melaporkan aksi oknum para Ketua RT yang memangkas dana bantuan sosial (bansos) ke Kejaksaan Negeri setempat.
Tidak tinggal diam, seluruh ketua RT di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas pun mengancam akan mundur dari jabatan.
Sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Depok pada 15 April 2020 lalu, dana Rp 7,5 miliar yang disebutkan akan menyasar 30.000 KK miskin terdampak pandemi virus corona belum juga benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan secara merata.
Baca Juga: Implan Payudara Selamatkan Nyawa Seorang Wanita dari Tembakan Peluru
Dilaporkan oleh Pikiranrakyat-depok.com sebelumnya, Mohammad Idris mengaku menerima laporan bahwa keluarga yang tinggal di perumahan elite justru terdata akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok.
Karut-marutnya pemerataan dana bantuan sosial sebagai jaring pengaman masyarakat miskin di tengah pandemi virus corona belum juga menemukan titik temu.
Seluruh RT di Kelurahan Mampang menilai Pemerintah Kota Depok tak menunjukkan solusi agar dana bansos sesuai dan tepat sasaran.
KBRN RRI melaporkan, ada tiga alasan di balik mundurnya para Ketua RT seiring dengan mencuatnya kasus sunat dana bansos dan tak meratanya pemberian dana bansos di Depok.
Baca Juga: Sarankan Agar Penanganan COVID-19 Lebih Cepat, IDI: Idealnya Ada 10 Laboratorium di Depok
Pertama, karena tidak terealisasinya seluruh data non-DTKS yang mereka (RT) serahkan, membuat pihaknya dimusuhi oleh masyarakat.
Sebagai contoh, salah satu RT di Kelurahan Mampang mengajukan data sebanyak 220 KK ke kelurahan, namun hanya 10 KK yang mendapatkan Bansos.
"Kami RT-RT menjadi musuh masyarakat karena ini," kata Marsan didampingi RT se-Kelurahan Mampang, dalam video keterangan persnya yang sudah viral di media sosial.
Kedua, pihaknya merasa tidak dihargai kerja siang-malam dalam mengumpulkan data warga tersebut oleh Pemkot Depok.
Baca Juga: Terdampar 12 Jam di Pulau Terpencil, Seorang Pria Berhasil Selamat Usai Tulis Kata 'HELP'
Apabila data non-DTKS yang mereka (RT) ajukan tidak semua mendapatkan Bansos Covid-19, pihaknya lebih baik mengundurkan diri.
"Kalau data yang kami serahkan itu tidak semuanya dapat Bansos, kami angkat tangan semua, pun seandainya kalau perlu kami akan mundur jadi RT dan RW. Daripada hanya menimbulkan polemik nantinya," ucapnya yang disambut dengan kata-kata, 'Siap' oleh RT lainnya.
"Kami kerja siang-malam tidak dibayar, akan tetapi kalau kami RT, RW, dan LPM jadi bulan-bulanan masyarakat gegara ini kami siap mundur," tutur dia.
Ketiga, pihaknya mendapat fitnah setelah diduga memilah-milah data siapa warga yang akan mendapatkan Bansos dan siapa yang tidak. Padahal data yang mendapatkan Bansos Covid-19 telah ditentukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Video Hujan Es Terjadi di Cianjur, Simak Faktanya
"Data yang bagaimana yang dimiliki oleh pemerintah. Kok yang kami ajukan tidak semuanya dapat (Bansos)?," kata dia.
Marsan berharap, Pemkot Depok mendengar aspirasi ketua RT dari Kelurahan Mampang ini.
Akan tetapi, jika data yang mereka ajukan tetap tidak semuanya nanti yang mendapat Bansos, pihaknya mempersilakan Pemkot Depok yang menyalurkan langsung bantuan tersebut.***