PR DEPOK – Depok menjadi kota paling intoleran di antara 94 kota yang dinilai oleh SETARA Institute. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 ini merupakan hasil penilaian untuk melihat praktik toleransi yang ada di kota-kota di Indonesia.
IKT ini menunjukkan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengatur kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Objek kajian IKT ini mengukur 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang tergabung menjadi satu, DKI Jakarta dikecualikan dalam penilaian ini.
Di antara 94 kota yang dinilai tersebut, Kota Depok meraih peringkat ke-93 dengan skor torelansi senilai 3,6. Disusul ranking 94 ada Kota Cilegon, dengan skor 3,2.
Baca Juga: Hasil Liga Inggris: Liverpool Tahan Imbang Arsenal dengan Skor 2-2
Sebelumnya, SETARA Institute telah melakukan penilaian IKT ini sejak tahun 2015. Dalam laporan yang terkini, mereka kemudian membandingkan kondisi toleransi sejak publikasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.
Hasil komparasi itu menyatakan rata-rata skor IKT terendah terjadi di tahun 2015 dengan nilai 4,75 dan tertinggi di tahun 2021 dengan nilai 5,24, maka hasil rerata pengukuran IKT 2022 menurun sekitar 0,21 poin dari nilai rerata skor IKT 2021.
“Grafik skor rerata IKT sejak 2015 sampai 2022 yang masih berada di antara angka 4 dan 5, mengindikasikan stagnasi pengelolaan toleransi di kota-kota Indonesia,” tulis laporan SETARA Institute.
Uji validitas data hasil scoring, melakukan tiga teknik sekaligus antara lain, triangulasi sumber, hasil self-assessment pemerintah-pemerintah kota melalui kuesioner yang disebarkan, dan Experts meeting series atau pertemuan serial para ahli untuk mengkonfirmasi data sementara hasil skor.
Baca Juga: PT KAI Siapkan 2.550 Tiket Kereta dengan Harga Diskon hingga 20 Persen, Ini Daftar KA dengan Diskon
SETARA Institute membuat kesimpulan beberapa evaluasi kota yang menempati peringkat terendah IKT 2022, sebagai berikut:
- Kota dengan kepemimpinan yang mengedepankan identitas agama tertentu pada visi dan misi akan cenderung membuat kebijakan berdasarkan identitas agama yang mewakili dirinya.
- Perspektif mayoritas menjadi dasar realisasi kebijakan, sehingga pemerintah kota memiliki kecenderungan menyelenggarakan program eksklusif, yang hanya berorientasi pada kelompok tertentu.
- Dinamika masyarakat sipil yang tidak memiliki kesadaran akan kemajemukan cenderung menciptakan ruang-ruang segregasi sosial. Hal ini membuat masyarakat semakin terpolarisasi oleh identitas keagamaan, etnis, dan kelompok lainnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo Selasa, 11 April 2023: Perubahan Signifikan akan Terjadi
- Masyarakat sipil di kota-kota dengan perspektif favoritisme dan formalisme kehilangan nalar demokrasinya. Daya kritis masyarakat melemah dan terjadi pengabaian terhadap kelompok minoritas. Jika ini berlangsung secara terus-menerus, kekerasan terhadap kelompok rentan dengan mudah dapat terjadi.
- Pemerintah kota yang tidak mengelola kehidupan kerukunan dan toleransi, tidak banyak memberikan ruang perlindungan serta kurang memfasilitasi kebebasan merayakan hari-hari besar agama. Pemerintah kota cenderung mengorientasi kebijakannya menggunakan pendekatan keagamaan yang dianutnya.
Berdasarkan laporan SETARA Institute dengan rata-rata skor hasil IKT dari publikasi 2015 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa, kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan dan belum mencapai nilai yang signifikan.
Beberapa kota berhasil mencapai nilai istimewa, namun beberapa kota lainnya masih terjebak dalam situasi-situasi intoleran.***