PR DEPOK - Salah satu proyek infrastruktur canggih Presiden Joko Widodo adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dibesut oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015 dan sampai sekarang masih belum beres pembangunannya.
Sekalipun proyek ini sudah berjalan selama 7 atau 8 tahun lebih, proses negosiasi bilateral antara Republik Indonesia dengan China belum kunjung selesai.
Baca Juga: KUR BRI 2023 Masih Dibuka, Nasabah Baru Bisa Ajukan Pinjaman dengan Bunga Rendah
Berawal dari anggaran pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung berkisar pada angka 76 triliun, kemudian berkembang menjadi 117,75 triliun.
Perubahan nominal ini memicu terjadinya pembengkakkan anggaran sehingga berpotensi mandek.
Alhasil, masalah ini mendorong proses negosiasi ulang antara RI dengan RRT. Dalam lawatan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa RRT masih menginginkan jaminan pembayaran pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan APBN RI.
Baca Juga: Info PKH Tahap 2 2023 Hari Ini Apakah Sudah Cair? Cek Penerima via cekbansos.kemensos.go.id
Menyikapi wacana tersebut Anggota DPR RI Bakri HM mendorong Pemerintah RI untuk bersikap tegas terhadap permintaan Negeri Tirai Bambu tersebut.
Ia merasa terkejut dengan adanya kucuran dana APBN ke dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung g karena termasuk menolak adanya kucuran dana APBN ke dalam proyek tersebut.
Oleh karena itu, ia menegaskan untuk tetap berpegang pada kesepakatan awal yaitu proyek tersebut tidak melibatkan APBN.
Baca Juga: PKH 2023 Tahap 2 Masih Cair Bulan Ini, Cek Namamu secara Online Lewat Link Ini
Selain Bakri, Muhaimin Iskandar memiliki pendapat senafas dengan legislator asal PAN dapil Jambi.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung Menko Marves untuk menolak permintaan RRT tentang APBN sebagai jaminan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Susilo Bambang Yudhoyono, menggadaikan APBN untuk kelangsungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berisiko besar.
Oleh sebab itu, Muhaimin menegaskan bahwa Pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB bersifat korporatis-industrialis daripada politis-bilateral agar tidak menggadaikan APBN.
Baca Juga: TNI AL Beri Layanan Mudik Gratis 2023 Naik Kapal Perang, Simak Syarat dan Cara Daftar di Sini
Dengan demikian, cukup dana PMN untuk menopang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga tidak perlu membebani APBN sebagai penjamin investasi.
Pasalnya, apabila APBN digunakan sebagai penjamin hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, itu akan membebani fiskal Indonesia selama puluhan tahun untuk membayar utang proyek itu.
Padahal, masih banyak diperlukan investasi karena masih ada sejumlah proyek-proyek besar yang masih berjalan. Oleh sebab itu, menggadaikan APBN perlu dihindari.
Sebelumnya, China Development Bank (CDB) meminta jaminan berupa APBN selama memberikan pinjaman untuk membayar pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung . Menko Marves RI Luhut Binsar menolak permintaan tersebut.***