Network
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mengecam Wali Kota Mohammad Idris agar meringankan beban biaya pengobatan pasien suspect corona di rumah sakit swasta.
DKR bahkan meminta agar rumah sakit swasta di Depok disubsidi sehingga masyarakat tidak terkena imbasnya.
Ketua DKR, Roy Pangharapan menilai semua pihak harus diajak kerja sama agar dapat meringankan beban rumah sakit milik pemerintah.
Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan memberikan subsidi bagi rumah sakit swasta yang telah membantu merawat warga Depok.
Baca Juga: Perusahaan Beroperasi Selama PSBB, Wali Kota Depok: Karyawan Wajib Miliki Surat Tugas
Roy melaporkan banyak warga Depok yang mengeluhkan terkait pelayanan rumah sakit swasta.
Bahkan ada pasien yang meninggal dunia meski dinyatakan negatif COVID-19 namun harus dipungut biaya tambahan yang cukup besar.
Dia mencontohkan di salah satu rumah sakit swasta (PS) di Depok, semua pasien yang melakukan pemeriksaan COVID-19 dikenakan biaya Rp 400.000.
Ada lagi pengalaman pasien negatif meninggal dunia di Rumah Sakit (BY) juga dikenakan biaya pemakaman standar COVID-19 mencapai Rp 10 juta.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Azan Magrib Depok dan Sekitarnya, Senin 4 Mei 2020
Demikian disampaikan Roy Pangharapan kepada Pikiranrakyat-depok.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Minggu, 3 Mei 2020.
"Ngapain jadi pemerintah kalau dalam keadaan seperti saat ini, rakyat dan rumah sakit disuruh menghadapi wabah corona sendirian," kata Roy Pangharapan.
Atas kejadian ini, Roy meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat ikut menertibkan Pemkot Depok agar tidak membiarkan rumah sakit swasta memungut biaya di tengah kesulitan masyarakat saat ini.
Menurutnya di tengah pandemi seperti sekarang, semua undang-undang mengatur kalau pemerintah bertanggung jawab untuk menyelamatkan rakyatnya.
Baca Juga: Jahe Merah, Jambu Biji, dan Minyak Kelapa Diteliti untuk Ketahanan Tubuh Melawan Corona
“Kok malah beban pemeriksaan saja sampai meninggal, rakyat disuruh bayar sendiri," tutur Roy.
"Pemerintah pusat kami minta bisa tegas terhadap pemerintah daerah yang membiarkan keadaan seperti ini," tuturnya.***
