Network
PR DEPOK – Menjelang Pilkada Serentak 2020, Polda Metro Jaya (PMJ) memastikan tidak boleh ada kerumunan massa.
Kebijakan ini menyusul masih berlakunya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Adanya kerumunan massa dapat berpotensi melanggar protokol kesehatan yang mencegah penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Masa Kampanye Diklaim Minim Pelanggaran, Tito Karnavian Yakin Pilkada Sukses
Dikutip pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News pada Jumat, 2 Oktober 2020, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak memberi izin perihal keramaian.
"Kemarin sudah saya katakan khususnya perihal Pilkada bahwa segala bentuk keramaian ini tidak (ada) izin dulu," katanya.
Ia berharap semua pihak mengerti bahwa kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tergolong tinggi.
Baca Juga: Sinopsis The Hateful Eight, Adu Tembak 8 Orang Mempertahankan Hidup di Tengah Badai Salju
Yusri juga meminta agar setiap pasangan calon (paslon) dan tim kampanye untuk melaporkan segala kegiatan yang berpotensi keramaian kepada kepolisian.
Adapun wilayah hukum Polda Metro Jaya yang melaksanakan Pilkada di antaranya Kota Depok dan Tangerang Selatan.
Menurutnya, pihaknya tidak segan untuk membubarkan kegiatan yang melanggar peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Donald Trump Positif Covid-19 hingga Guncangan Aset Berisiko, Harga Minyak Dunia Kembali Anjlok
Regulasi mengenai Pilkada selama pandemi Covid-19 telah diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 terkait kampanye.
Ia juga menambahkan bahwa ada Maklumat Kapolri Nomor MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
Yusri menjelaskan bahwa kegiatan Pilkada ini disampaikan dalam maklumat, baik itu dari pihak paslon maupun tim kampanye.
Baca Juga: Tampung Pengunjung Ratusan Orang, Hairos Water Park Resmi Ditutup
Sebelumnya, Pilkada menuai banyak pro dan kontra dari berbagai elemen.
Namun, Yusri yakin dengan mematuhi peraturan yang berlaku, penyelenggaraan Pilkada akan sukses.***
