Network
Selanjutnya, Imam Budi Hartono berharap bahwa setelah RUU DKJ diberlakukan, Kota Depok dapat mengejar kemajuan pembangunan dan kesejahteraan yang setara dengan Jakarta.
Untuk mencapai hal ini, dia menyoroti beberapa aspek yang perlu difokuskan, antara lain transportasi publik, penanggulangan banjir, lingkungan dan pengelolaan sampah, pendidikan dan kesehatan, serta tata ruang.
Sebelumnya, dalam diskusi daring, Yayat Supriatna, seorang pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, mengungkapkan harapannya bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi akan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan program-program antarwilayah.
Dia menekankan pentingnya agar keberadaan Dewan Aglomerasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.
Baca Juga: Inilah Rekomendasi 7 Rumah Makan Termurah dan Terpopuler di Karawang, Alamatnya di Sini
Yayat berpendapat bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi harus memiliki kewenangan eksekusi untuk memerintahkan bupati atau wali kota di wilayah aglomerasi untuk menyinergikan program dan kebijakan mereka.
Contohnya, dewan tersebut dapat meminta Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi tarif KRL tidak hanya untuk warga Jakarta, tetapi juga untuk wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Tangerang.
Dia juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem transportasi publik yang efisien dan infrastruktur yang handal untuk mendukung Jakarta sebagai kota bertaraf dunia, terutama setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Yayat menekankan perlunya tarif integrasi antarmoda yang merata dan pengembangan sistem transportasi yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi polusi udara.
***
