PR DEPOK – Belum lama ini, aksi pencopotan baliho Habib Rizieq yang dilakukan oleh TNI, mendapat komentar pedas dari Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Sebby Sambom.
Dalam keterangannya, Sebby menyebutkan bahwa TNI hanya berani melawan sipil.
Ia pun melontarkan tantangannya agar TNI berhadapan langsung dengan pasukan OPM.
Baca Juga: Komentari Baliho Habib Rizieq, Fadli Zon: Isi Baliho Kelihatan Bagus, Kenapa Banyak yang Kepanasan?
“Kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil, TNI beraninya lawan masyarakat civilian"
“Sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Pasalnya TPNPB OPM adalah pemilik negeri Papua,” tutur Sebby Sambom.
Menanggapi tantangan ini, ahli hukum tata negara, Refly Harun menyebutkan bahwa tugas seperti inilah yang seharusnya diperhatikan TNI dan Polri.
Baca Juga: Tak Hanya Copot Baliho Habib Rizieq, Pangdam Jaya Ungkap Telah Turunkan 900 Spanduk Tak Patuh Aturan
“Ya inilah tugas yang maha berat TNI dibantu Polri. Nah dalam konteks ini, tergantung, kalau kita melihat mereka itu (OPM) adalah gerakan separatis, ya tentu yang harus bergerak berarti TNI,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly UNCUT.
Namun, Refly Harun menuturkan, jika OPM ini dianggap sebagai organisasi yang mengganggu keamanan, maka yang harus bergerak adalah Polri.
“Tapi kalau kita melihat mereka (OPM) adalah organisasi pengacau keamanan, ya yang bergerak adalah Polri, karena perspektif-nya adalah keamanan dalam negeri,” ujarnya.
Baca Juga: Gunung Merapi Alami Guguran dari Tebing Lava Tahun 1954, Masyarakat Diimbau Tetap Tenang
Lebih lanjut, Refly Harun pun menilai bahwa yang seharusnya menjadi perhatian utama TNI adalah hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan.
“Memang harusnya hal-hal seperti ini yang dihadapi TNI, dengan segala hormat, dengan segala kemampuan yang dimiliki, dengan segala senjata yang dibayar dengan pajak rakyat”
“Memang seharusnya itu digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, untuk melindungi warga negara, untuk mengawal tumpah darah dan lain sebagainya,” tutur Refly Harun melanjutkan.
Baca Juga: Kelanjutan Kasus Kerumunan Habib Rizieq, Hari Ini Wagub DKI Dimintai Klarifikasi oleh Kepolisian
Di sisi lain, pencopotan baliho dan spanduk serta urusan yang berbau politik, disebutkan oleh Refly Harun, bukan merupakan kewajiban TNI dan Polri.
“Soal turun menurun aliho, turun menurun spanduk, suksesi kepemimpinan nasional 2024, suksesi kepemimpinan gubernur DKI 2022, konflik internal di lingkungan para politisi, dan urusan-urusan politik lainnya, TNI, Polri tidak perlu ikut campur,” jelasnya.***