PR DEPOK - Akhir-akhir ini kabar kasus korupsi santer terdengar, beberapa menteri bahkan terlibat dalam kasus tindak korupsi.
Hal tersebut tampaknya yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan terkait korupsi.
Presiden Joko Widodo menegaskan agar Kejaksaan harus lebih bersih dan terdepan dalam tindak pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Penulis Novel Mata-Mata 'Tinker Tailor Soldier Spy', John le Carre Meninggal Dunia
Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta pengawasan dan penegakkan disiplin internal Kejaksaan agar terus diperkuat.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin 14 Desember 2020.
"Pengawasan internal harus diefektifkan agar sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan bertindak profesional," kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Baca Juga: Lakukan Rekonstruksi Baku Tembak Laskar FPI, Polisi Ungkap Detik-Detik Serangan dan Penembakan
Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa penanganan kasus harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan dari pelaku.
"Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku. Untuk memperbaiki pelaku. Untuk memulihkan korban kejahatan," ujarnya menambahkan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar Kejaksaan menjadi role model atau acuan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Baca Juga: Lakukan Aksi Teror di Gereja Katedral, Polisi Tembak Mati Pelaku
Menurutnya, Korps Adhiyaksa harus bersih dan mempunyai komitmen tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakkan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional," ucapnya menjelaskan.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa pembenahan dari hulu hingga hilir di internal kejaksaan dan relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.
Baca Juga: 3 Cara Sederhana Agar Terhindar dari Perut Buncit
Selain itu, rekrutmen dan promosi pada jaksa harus dilaksanakan secara meritokratis dan transparan.
"Integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan," tuturnya.***