PR DEPOK - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) melakukan pemberhentian sementara proses produksi tempe dan tahu.
Pelaku UKM tersebut yang tergabung Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta telah menghentikan sementara proses produksinya dari 1-3 Januari 2021.
Sekretaris Puskopti DKI Jakarta, Handoko Mulyo, mengatakan hal tersebut di Jakarta pada Jumat, 1 Januari 2020 kemarin.
Baca Juga: FZ Sebut Pemerintahan Jokowi Berantakan, Ferdinand: Kocak! Apa karena Ada Prabowo-Sandi di Kabinet?
Pemberhentian sementara tersebut merupakan bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai dari Rp7.200 menjadi Rp9.200 per kilogram.
"Mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai 3 Januari 2021 para pengrajin tempe tahu, berhenti produksi," ucap Handoko.
Aksi mogok produksi itu dikatakan Handoko telah disampaikan kepada sekitar 5.000 produsen maupun pedagang tahu dan tempe di DKI Jakarta melalui surat nomor 01/Puskopti/DKI/XII/2020 yang dikeluarkan Puskopti DKI Jakarta pada 28 Desember 2020.
Berdasarkan kabar yang dihimpun, mogok kerja itu juga disampaikan Handoko kepada jajaran pengurus di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Tegas Tolak Cara Pemerintah Gebuk Ormas HRS, Rachland: FPI tak Pernah Jadi Pemilih Demokrat, Tapi...
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Handoko mengatakan keputusan untuk menghentikan sementara proses produksi, telah disepakati jajaran pengurus Puskopti pada Kamis, 31 Desember 2020.
"Malam Sabtu sampai malam Minggu, tanggal 2 Januari 2021 semua tidak berjualan. Malam Senin tanggal 3 Januari 2021 sudah ada penjualan di pasar," ujar Handoko.
Akan tetapi, Puskopti mengimbau kepada seluruh anggota untuk menaikkan harga jual tahu dan tempe minimal 20 persen dari harga awal untuk mengantisipasi kerugian.
"Kami juga sudah berkomunikasi dengan jajaran pengurus di Jawa Barat agar kenaikan harga dilakukan secara kompak," ujar Handoko.
Baca Juga: Bersihkan Rumah Aa Gym yang Lagi Dirawat di RS karena Covid-19, dr. Tirta: Biar Kuman Tewas Terkapar
Lanjutnya, seluruh anggota dilarang untuk berbuat anarkis atau melanggar aturan hukum selama aksi mogok kerja berlangsung.***