PR DEPOK – Pengamat politik sekaligus Filsuf, Rocky Gerung, belum lama ini menanggapi perihal arus balik libur natal tahun baru (nataru) yang dinilai tak terkontrol sehingga tak mengindahkan imbauan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Dalam keterangannya, Rocky menilai bahwa ini menandakan kegagalan pemerintah dalam menangani kedaruratan Covid-19 di Indonesia, terlihat dari membludaknya masyarakat yang berlibur ke tempat wisata.
“Cara pemerintah mengelola kasus ini, kedaruratan ini betul-betul tidak professional. Keterangan untuk menghalangi orang pergi itu tidak diucapkan lebih tajam dibanding dengan keterangan untuk mempersiapkan antigen,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya.
Baca Juga: Fokus Salurkan Bansos, Pemerintah Targetkan Masyarakat Miskin di Indonesia 0 Persen
Tak hanya itu, pengamat politik itu juga menyoroti pergantian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mana presiden RI Joko Widodo memilih Sandiaga Uno untuk mengemban tugas tersebut.
Menurutnya, posisi menparekraf ini semestinya dibiarkan kosong mengingat saat ini pandemi masih menjadi penghalang nomor satu berjalannya sektor pariwisata.
“Itulah paradoksnya, kan mestinya dibiarkan aja kosong pariwisatanya wong agak ada yang perlu dipromosikan. Jadi nanti juga si menterinya bingung ‘saya ditugaskan untuk mempromosikan pariwisata, ngapain saya mencegah orang pariwisata.’ Kan anehnya begitu,” lanjutnya.
Baca Juga: Kabar Baik! Insentif Kartu Prakerja 600 Ribu Cair Hari Ini, Berikut Cara Cek Jadwal Pencairannya
Ia menilai akan lebih baik jika Jokowi memutuskan untuk mengosongkan kemenparekraf hingga pandemi berakhir dan pariwisata bisa kembali berjalan.
Dengan begitu, katanya, anggaran untuk gaji menteri pun akan bisa dikurangi.
“Supaya gaji menteri juga dikurangi kan, gak perlu bayar gaji menteri pariwisata kan selama setahun. Beberapa menteri seharusnya dirumahkan saja supaya gak membebani. Sandi juga nanti bingung sendiri mau bikin apa, pariwisata dan industri kreatif, apa yang mau dikreatifkan? Orang tidak mampu menghasilkan kreatifitas dalam kondisi kecemasan,” paparnya.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun pada Menag, Muannas Alaidid: Kita Doakan Antum Maju dan Terpilih di 2024
Sementara itu, menanggapi reshuffle kabinet yang belum lama ini dilakukan oleh Jokowi, Rocky Gerung menilai seharusnya Jokowi melakukan resizing dengan merampingkan isi kabinet.
“Mungkin 30 persen menteri gak diperlukan dulu sebetulnya kan, kan presiden bisa melakukan itu, itu gak melanggar Undang-Undang, walaupun UU bilang harus ada kementerian, ia tapi keadaan darurat maka perpolitikan birokrasi juga bisa dipakai dengan dasar yang sama,” tuturnya.***