PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut mengomentari aksi blusukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan, Risma melakukan kegiatan blusukan di sejumlah kawasan Jakarta usai ditunjuk sebagai Menteri Sosial oleh Presiden RI Joko Widodo pada 22 Desember 2020 lalu.
Risma melakukan aksi blusukannya itu ke kolong jembatan yang menjadi tempat tinggal tunawisma di kawasan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada 28 Desember 2020 lalu.
Baca Juga: Menyeramkan, Boneka Misterius asal Hokkaido Ini Dihuni Bocah dan Rambutnya Memanjang Seperti Manusia
Atas pemberitaan tersebut, Refly Harun mengatakan bahwa aksi blusukan diperlukan untuk melihat langsung keadaan sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia.
“Blusukan itu penting untuk melihat bagaimana kondisi kehidupan rakyat Indonesia yang tidak seperti orang-orang yang lewat Sudirman-Thamrin yang rata-rata punya pekerjaan, punya kemampuan, lewat dengan mobil-mobil mewah dan lainya,” katanya.
Ia juga menyebutkan, adanya tunawisma di Jakarta bisa dijadikan bahan renungan bagi para pejabat publik.
Baca Juga: Catat! Ini 16 Pertanyaan yang Diajukan Petugas kepada Penerima Vaksin Covid-19 Sebelum Divaksinasi
Menurutnya, hal itu relevan mengingat konstitusi memberi amanat untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
“Soal gelandangan ini seharusnya membuat kita semua malu. Tidak hanya soal Gubernur DKI, tapi juga tentu Presiden Jokowi,” ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 8 Januari 2021.
Adanya tunawisma di Indonesia, menurut Refly, tidak seharusnya menjadi bahan seorang politisi untuk ‘jualan’ politik.
Baca Juga: Sebut Aktivitas Temui PMKS Bukan Pencitraan, Risma: Saya di Jakarta Tidak Hapal Jalan, Gimana Mau...
“Itu semua harusnya menjadi keprihatinan dan tidak menjadi produk jualan politik. Baik untuk mengangkat citra seseorang, maupun menjatuhkan reputasi orang yang lain,” tuturnya.
Ia menilai keberadaan tunawisma di Indonesia harus menjadi perhatian para pejabat publik, terutama Menteri Sosial sebagai pihak yang langsung bersangkutan.
“Justru di situlah kehadiran seorang Menteri Sosial agar berempati terhadap gelandangan,” ucapnya.
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Bebas dari Lapas, Hidayat Nur Wahid: Alhamdulillah, Semoga Beliau Sehat
Akan tetapi di sisi lain, Refly juga menduga ada unsur ‘persaingan’ ketika Risma didatangkan dari Surabaya ke Jakarta sebagai Mensos.
Menurutnya, persaingan itu terjadi antara Risma dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konteks mengelola Jakarta, mengingat kegiatan blusukan tersebut hanya dilakukan di Jakarta.
“Sepertinya Risma di-deploy dari Surabaya untuk ‘menyaingi’ Anies Baswedan. Jadi, ada dua sosok yang mengurusi Jakarta yang bisa berebut simpati publik. Satu adalah Gubernur DKI dan satu lagi Menteri Sosial atau orang menyebutnya Menteri DKI,” ujarnya.
Baca Juga: Haikal Hassan Menyatakan Siap Bayar Rp1 Miliar Jika Dirinya Terbukti Mencela Agama dan Etnis Orang
Lebih jauh, Refly mengkhawatirkan kegiatan blusukan tersebut merupakan serangkaian alur permainan politik.
Maka dari itu, ia mengajak masyarakat agar memberikan apresiasi aksi blusukan Risma yang mau terjun langsung ke masyarakat di lapangan.
“Bagaimanapun, kita tetap hargai sosok seperti Risma yang peduli untuk bersentuhan dengan rakyat yang jarang dilihat di pejabat-pejabat negara,” kata akademisi itu.***