PR DEPOK – Isu dugaan upaya kudeta Partai Demokrat menyeret nama salah satu pejabat istana, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Moeldoko disebut terlibat dalam kasus dugaan upaya pengambilalihan kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Terkait dugaan keterlibatan Moeldoko itu, pakar sekaligus pengamat politik Saiful Mujani turut memberi tanggapannya melalui akun Twitter miliknya @saiful_mujani.
Menurut Saiful, apabila Moeldoko memang benar berniat untuk mengkudeta AHY, seharusnya dia terlebih dahulu bergabung dengan Partai Demokrat.
“Kl pak muldoko mau cawe2 (bantu mengurus) dg internal demokrat, gabung aja dg demokrat,” kata Saiful seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan demikian, kata dia, Moeldoko lebih mudah memengaruhi kader Partai Demokrat untuk mengambil alih kepemimpinan AHY.
“Pengaruhi kader2 lainnya untuk ambil alih kepemimpinan demokrat,” ucapnya menambahkan.
Saiful meminta Moeldoko untuk tidak mencampuri urusan Partai Demokrat selama dirinya masih menjadi KSP.
“Jangan pada posisi dengan jabatan kepala ksp ikut cawe2. konflik kepentingan,” ujar Saiful tegas.
Selain itu, ia pun mendesak Moeldoko untuk menjaga martabat lingkungan Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jaga martabat kantor presiden dan presiden yang dilayaninya,” kata Saiful.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa isu kudeta yang tengah ramai saat ini terlanjur telah menyeret nama Moeldoko.
Maka dari itu, Saiful menyarankan Moeldoko untuk mengundurkan diri dari jabatan KSP. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga kehormatan Kantor Presiden dan Jokowi.
“Tapi nasi sudah jadi bubur. langkah kesatria adalah pak muldoko mengundurkan diri dari ksp untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Dentuman Misterius Hari Ini, BPBD Malang: Semoga Selalu Diberikan Keselamatan
Ia berpendapat, jika Moeldoko tidak mengundurkan diri, hal itu dapat menimbulkan opini bahwa Presiden tengah mengintervensi internal Partai Demokrat.
“Kl tak mengundurkan diri ya dimundurkan dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang,” ucap pria yang bergelar profesor itu.
Lebih lanjut, Saiful mengingatkan bahwa para pakar Indonesianis sudah berkesimpulan bahwa otoritarianisme kembali muncul di bawah kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Tak akan Terapkan 'Lockdown' di Jabar, Justru Hal Ini yang Lebih Jadi Sorotan Ridwan Kamil
“Para indonesianis di luar udah berlesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?,” katanya.
***