PR DEPOK - Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memberikan komentarnya terkait penurunan indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia
JK sapaan akrabnya, menyampaikan komentar dan pandangannya tersebut dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV, Jumat 12 Februari 2021 kemarin.
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” ujar JK menjelaskan.
JK menuturkan, terdapat hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.
Menurut JK, dalam dasar demokrasi warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dinilai oleh JK, bahwa mahalnya demokrasi tersebut yang menjadikan masalah utama dalam demokrasi. Hal ini menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan baik.
Baca Juga: PKB Bidik Raffi Ahmad-Agnes Monica Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, Ternyata Ini Alasannya
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” ujar JK.
Di dalam pelaksanaan demokrasi JK juga menjelaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
JK menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah demokrasi yakni diperlukan adanya kritik.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujar Jusuf Kalla.
Terkait pandangan dan komentar dari Jusuf Kalla tersebut, membuat pakar Telematika Roy Suryo turut berkomentar dalam cuitannya di Twitter @KRMTRoySuryo2.
"Ini menarik, Mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan Bagaimana caranya masyarakat bisa Mengkritik Presiden @jokowi Tanpa dipanggil Polisi?" ujar Roy Suryo seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Roy Suryo pun memberikan usulan kepada JK terkait cara mengkritik Presiden tanpa dipanggil Polisi.
"Usulan saya, Mungkin yg pertama Kandang-kan dulu BuzzerRp2 yg belum diberi Peneng itu, agar tidak Liar sendiri2 ... Selanjutnya apa Tweeps?" ujar Roy Suryo memberikan usulan.