PR DEPOK – Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution dibuat geram dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait KLB Demokrat di Deli Serdang.
Syahrial Nasution melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @syahrial_nst, meminta agar Mahfud MD tidak menyampaikan informasi bohong berkenaan dengan KLB tersebut.
Pasalnya, menurut Syahrial Nasution, sepanjang sejarah partai politik di Indonesia, baru kali ini ada perebutan posisi Ketua Umum partai yang dilakukan oleh pihak yang bukan kader partai tersebut, terlebih yang melakukan perebutan adalah pejabat pemerintahan.
“Jgn bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan Ketum partai dg menempatkan pejabat eksternal dari penguasa,” ujar Syahrial Nasution sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Sabtu, 6 Maret 2021
Lebih lanjut, Syahrial Nasution lantas menuturkan, perampasan kepemimpinan ketua umum biasanya dilakukan oleh pihak internal partai yang ia sebut sebagai “boneka internal”.
“Biasanya, tokoh boneka internal,” katanya secara tegas.
Tak cukup sampai di situ, Syahrial Nasution menduga Menko Polhukam justru senang dengan KLB Deli Serdang yang menjadikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum dan menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jejak digital dan sejarah itu nyata. Jangan2 Anda senang@PDemokrat dibuat seperti ini?” ucapnya bertanya dengan nada curiga.
Diketahui, kecurigaan Syahrial Nasution ini adalah imbas dari pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada Partai Demokrat.
Disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut, pihaknya tak bisa melarang ketika ada pihak yang mengatasnamakan partai untuk menggelar KLB di Deli Serdang.
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” cuit Mahfud MD menerangkan.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu mengungkap bahwa sikap yang sama juga dilakukan oleh SBY dan Megawati ketika menghadapi polemik perebutan PKB dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” terang Mahfud.***