PR DEPOK – Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Adamsyah Wahab atau Don Adam, turut mengomentari polemik Partai Demokrat yang terancam diambil alih kepemimpinannya oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
Don Adam dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @DonAdam68, menyinggung soal kemungkinan direbutnya partai lain yang akan lebih mudah.
Menurut Don Adam, jika partai yang dipimpin oleh mantan presiden RI saja bisa diambil alih, maka bukan hal yang sulit untuk merebut kepemimpinan partai lain.
“Kalau Demokrat saja, partainya mantan presiden bisa diambil alih. Untuk mengambil alih partai lainnya mah mudahlah!” kata Don Adam pada Sabtu, 6 Maret 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Don Adam lantas menyinggung soal masa jabatan Presiden RI Joko Widodo yang mungkin akan menjadi tiga periode.
“Jokowi 3 periode...” ujarnya melanjutkan.
Dalam cuitan berbeda, Don Adam menilai bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, itu adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan reformasi 98.
“Ini adalah pengulangan sejarah! Ini adalah penghinaan terhadap demokrasi dan reformasi 98,” ujar dia di cuitan yang lain.
Menurutnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebaiknya membuat arena konsolidasi di kantor DPP dan DPD secara serentak.
“Sebaiknya @AgusYudhoyono membuat arena konsolidasi demokrasi dgn 1 acara mimbar bebas di kantor DPP dan kantor DPD propinsi serentak. Ini jg ujian kepemimpinan nasional utk AHY. Bergerak!” kata aktivis Prodem tersebut.
Diberitakan sebelumnya, publik saat ini tengah ramai menyoroti soal Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, yang digelar untuk menggulingkan kepemimpinan AHY dan mengganti Ketua Umum partai tersebut.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut.
Kendati banyak yan mengkritik pelaksanaan KLB yang disebut ilegal dan tidak sah ini, Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai hal ini bukanlah masalah hukum, melainkan hanya masalah internal partai.
Oleh karena itu, kata Mahfud MD, pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong kegiatan yang digelar oleh pihak yang mengatasnamakan partai.
“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang,” ujar Mahfud MD melalui cuitan di akun Twitter @mochmahfudmd.***