PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengomentari pernyataan politisi PKS, Mardani Ali Sera, yang meminta Presiden RI Jokowi untuk menegaskan isu soal Presiden 3 periode.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Senin, 15 Maret 2021, Ferdinand menyayangkan pernyataan Mardani yang seolah belum membaca dan mengetahui pernyataan Jokowi soal isu tersebut.
"Bung Mardani, sbg Anggota DPR sayang sekali kalau blm membaca dan blm melihat pernyataan Presiden ttg wacana 3 periode," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tak hanya itu, Ferdinand Hutahaean bahkan menyinggung soal tindakan Fadli Zon yang sempat kedapatan menyukai unggahan tidak senonoh di akun Twitter miliknya.
Ia mewanti-wanti agar Mardani Ali Sera lebih banyak meluangkan waktunya untuk membaca berita dan tidak melakukan hal yang sama seperti Fadli Zon.
"Banyak2 baca berita bang, jgn ngikutin FZ ngelike konten porno," tuturnya melanjutkan.
Ia lantas "mengajari" anggota DPR RI Fraksi PKS itu cara untuk mencari berita yang berkaitan dengan Jokowi.
"Gunakan HP mu klik google cari pernyataan presiden, masa yg begini hrs diajari? Malu dong..!" kata Ferdinand mengakhiri.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengomentari soal wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Ia meminta agar Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Wacana tiga periode perlu segera ditegaskan Pak @jokowi bahwa tidak akan ada tiga periode," ujar Mardani dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
Baca Juga: Bocoran Tanggal Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 14, Login prakerja.go.id atau Kunjungi Situs Ini
Menurut Mardani, isu Presiden tiga periode ini bisa berbahaya dan bisa menjadi tirani bagi masyarakat.
"Merupakan ide yang berbahaya, khawatir hal tsb justru akan menjadi tirani bagi bagi masyarakat. Apalagi ada cerita KLB Demokrat," katanya menambahkan.
Isu mengenai presiden yang akan menjabat selama tiga periode ini santer terdengar, terlebih usai terjadinya kisruh di Partai Demokrat.
Tak sedikit pihak yang menilai bahwa perebutan Partai Demokrat ini dimaksudkan untuk melemahkan suara oposisi sehingga amandemen konstitusi dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Sejumlah tokoh dan politisi menilai bahwa jika konstitusi dapat lebih mudah diubah, maka aturan untuk presiden menjabat selama tiga periode pun bukan hal yang mustahil untuk terjadi.***