PR DEPOK - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, turut mengomentari soal kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk impor beras dan garam dari luar negeri.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @KetumProDEM pada Senin, 15 Maret 2021, ia menuturkan bahwa rakyat saat ini seolah dibelah dan dibiarkan berselisih paham.
Di saat yang bersamaan, kata Iwan, para pemimpin dan oligarkinya malah sibuk merampok dan membiarkan rakyatnya terpecah belah.
"Rakyat dibelah, disibukkan berseteru. Sementara pemimpin dan oligarki sbuk menggarong," ujar Iwan dalam cuitannya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tak cukup sampai di situ, lanjutnya, kebijakan yang seharusnya dibuat untuk mensejahterakan rakyat, justru malah kerap menyulitkan rakyat.
"Kebijakan pun kerap menyengsarakan rakyat," tuturnya.
Melihat fenomena ini, Iwan Sumule lantas menilai bahwa tujuan negara yang ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya hanya ilusi belaka.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 15 Maret 2021, Andin Bongkar Rahasia Tentang Roy dan Elsa pada Al
"Negara macam apa ini? Tujuan adil makmur hanya ilusi.. #DariGorongJadiGarong," ujarnya mengakhiri cuitan tersebut.
Untuk diketahui, pemerintah kabarnya berencana untuk melakukan impor 1 juta ton beras.
Rencana ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu.
Tak hanya oleh Iwan Sumule, rencana impor beras ini juga ditolak keras oleh Komisi IV DPR RI, yang meminta agar pemerintah memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri, terlebih saat ini sudah mendekati masa panen raya periode Maret-April 2021.
Baca Juga: Coboy Junior Kembali Bersama Setelah 6 Tahun Berpisah, Ceritakan Kenangan Indah di Masa Lalu
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi satu juta ton beras oleh Perum Bulog," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, dalam RDP bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan pada Senin, 15 Maret 2021.
Hasan menuturkan, importasi beras sebesar 1 juta ton ini juga mendapat banyak penolakan dari sejumlah anggota DPR.
Penolakan ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia yang tengah memasuki masa panen raya.***