PR DEPOK – Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengemukakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana melakukan impor beras sekira 1 juta ton pada awal tahun 2021 untuk menjaga stok beras nasional.
Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai bahwa stok beras perlu dijaga.
Hal itu dilakukan karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM serta terjadi bencana di beberapa tempat yang dinilai mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.
Atas adanya wacana tersebut, Said Didu mengatakan bahwa dirinya menyindir kelompok yang selama ini selalu membela kebijakan yang diambil pemerintah.
Ia mengatakan, saat pemerintah menegaskan akan membela petani dan tidak akan impor beras, kelompok tersebut memberikan dukungan penuh.